Rabu, 23 Juli 2008

Ada KKN, Jenderal!

Jenderal Sutanto boleh berbangga sukses menggulung sindikat kejahatan kakap. Namun, semut di kejauhan terlihat sementara gajah di pelupuk mata tak terlihat, terbukti ada aroma KKN dalam proyek pengadaan 44 unit kendaraan taktis lapis baja AFC Brimob.

Ketika aparat kepolisian bergembira setelah sukses mengungkap keberadaan empat pabrik sabu-sabu di Batam senilai Rp454 miliar, sehari kemudian Indonesia Police Watch (IPW) malah melontarkan data tentang proyek pengadaan 44 unit kendaraan taktis lapis baja armoured personnel carrier (APC) senilai US$ 20 juta atau Rp 200 miliar yang sarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

"Kami menduga pengadaan APC tersebut sarat dengan KKN," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane kepada Tabloid Sensor.

Bukan itu saja, IPW juga mencatat, ada dua anggota DPR yang diduga sebagai backing proyek pengadaan tersebut. Indikasi keterlibatan wakil rakyat itu sudah kentara dalam setiap rapat di DPR. Itu sebab, IPW menengarai perusahaan-perusahaan pengadaan alat militer itu “bermitra” kepada anggota parlemen di Senayan. Dengan tujuan, agar Kapolri menggunakan produk perusahaan tersebut. Sedangkan anggota dewan mendapatkan fee dari pabrik pembuat alat militer.

”Mulai dari pengadaan amunisi hingga pagar kawat berduri, mereka meminta penambahan alat baru,” ungkap Neta sembari menambahkan, salah seorang anggota dewan itu menjadi komisaris dim perusahaan yang memenangkan tender alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Sayangnya, ketika Tabloid Sensor menyambangi ruang kerja kedua anggota DPR itu di Gedung DPR-RI, Kamis (25/10), keduanya tidak berada di tempat. Menurut stafnya, mereka tidak masuk karena DPR sedang reses.

Dari penelusuran IPW, kendaraan taktis APC yang akan dipasok ke Korps Brimob tersebut tidak sesuai dengan standar dan belum mendapat sertifikat Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Selain itu, kendaraan taktis tersebut dibuat oleh perusahaan yang biasa membuat truk sampah dan alat-alat berat.

Menurut Neta, produsen asal Korea Selatan yang ditunjuk PT Sinar Bakti Bersama--perusahaan pengadaan kendaraan-itu tidak memiliki pengalaman internasional dalam membuat kendaraan taktis militer ataupun semimiliter. "Saya heran sekali kenapa Kapolri bisa melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan itu," ujarnya.

September lalu Kepala Polri Jenderal Sutanto menyetujui paket pengadaan kendaraan taktis lapis baja. Paket tersebut terdiri atas 44 unit kendaraan taktis lapis baja, 44 unit perlengkapan, suku cadang untuk dua tahun, dan pelatihan untuk 55 orang.

Puluhan rantis yang dibiayai dengan kredit ekspor senilai Rp200 miliar itu tidak memiliki standar keamanan yang maksimal sehingga bisa membahayakan keselamatan anggota Brimob saat bertugas di daerah konflik, kata Pane. Di tambahkannya, Polri seharusnya mengacu kepada standar yang dipakai oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dalam pengadaan kendaraan semi militer dan militer.

"Standar NATO adalah jika rantis terkena bom bermaterikan TNT seberat enam kilogram maka personil yang ada di dalamnya bisa selamat. Hanya roda kendaraan yang hancur," katanya.

Sebanyak 44 rantis yang direncanakan untuk daerah konflik itu dibuat tidak sesuai dengan standar NATO dan tidak memiliki sertifikat darti NATO.Rantis-rantis seharusnya mampu bertahan di segala medan dan memberikan jaminan keamaan saat terkena ledakan bom. Kendaraan ini tidak menjamin keamanan penumpangnya karena terbuat dari lempeng baja tipis, ujarnya.

"Ada kawan saya di militer yang menyebut, rantis ini sebagai kaleng `rombeng` (bekas) karena terbuat dari baja tipis," katanya menegaskan. Polri seharusnya berkaca pada proyek yang sama tahun tahun 2001 lalu ketika membeli 20 rantis dari perusahaan yang sama. "Dari 20 rantis itu, 19 unit diantaranya rusak karena tidak ada suku cadang dan susah dalam pemeliharaan. Selain itu, ada kelebihan pembayaran 161 ribu dolar saat pembelian di tahun 2001," ujarnya.

Ia mengaku khawatir jika 44 kendaraan itu nantinya dipakai untuk Brimob di daerah konflik karena bisa jadi banyak angota pasukan elit Polri itu menjadi korban tewas atau luka.
IPW juga menyakini bahwa kondisi rantis lapis baja buatan Korea Selatan itu adalah jelek dibandingkan dengan produk dalam negeri sebagaimana yang yang dipakai Polri saat ini yakni sekitar 100 unit rantis lapis baja.

Untuk itu, Kapolri Jenderal Pol Sutanto harus membatalkan proyek ini karena banyak terjadi kejanggalan dan harus berkaca pada proyek yang sama di tahun 2001 lalu.
"Kapolri perlu mengkaji ulang proyek ini agar korps Brimob dan anggotanya yang akan memakai kendaraan lapis baja ini tidak dirugikan saat bertugas di medan konflik," katanya.

Berdasarkan data yang diperoleh Tabliod Sensor, surat penetapan pemenang tender No.Pol: B/TAP-06.A/IX/2007 yang ditandatangani pada 3 September 2007 oleh Kepala Polri Jendral Sutanto.

Disebutkan dalam surat penetapan pemenang Dhow Enterprise Co Ltd Korea yang diageni oleh PT SBS untuk melaksanakan pengadaan Armoured Personil Carrier Program tahun anggaran 2005. Dengan perhitungan untuk 52 unti APC dengan harga sebesar 19,999,810.00 USD.

Reaksi Polri
Kepala korps brimob Polri Irjen SY Wenas mengatakan, kalau pengadaan kendaraan APC di lembaganya sudah sesuia dengan prosedur yang berlaku dan tidak merugikan keuangan negara. “Yang menggunakan stadar Nato itu mahal sekali.Kalau kita ikuti itu justru akan rugi.Sebab hanya dapat 44 unit dengan harga yang sama yakni Rp 20 juta dolar AS. Sedangkan dengan rekanan ini dapatnya 52 unti. Jadi yang rugi itu man. Yang jelas, tidak ada uang negara yanga dirugikan,”katanya.

Menurutnya, sesuai dengan Keppres nomor 80 tahunj 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa menyebutkan proses pengadaan APC itun dilakukan menggunakan sistem lelang terbuka. Bagi peserta tender telah memenuhi persyaratan yang patut dan harganya yang murah itu yang jadi pemenangnya.Bahkan bagi bagi peserta tender yang kalah boleh mengajukan keberatan kepada panitia, dan nantinya akan diberi penjelasan.

Dikatakan, dalam proses tender APC itu ada tiga peserta tender yang memberikan penawaran kepada Brimob.Pertama, perusahaan dari Korea yang menawarkan 56 unit dengan harga Rp 20 juta dolar AS, tapi setelah dicek kualitasnya kurang.

“Memang ada yang menawarkan lebih murah tapi setelah kita tinjau ke pabrinya di Korea tenyata bukan pabrik APC,” ujarnya.

Kedua, perusahaan dari Korea lainnya menawarkan 52 unit APC dengan harga sama.Dari segi kualitas, produk perusahaan ini dianggap yang paling baik setelah dilakukan peninjauan langsung ke tempat pembuatannya.

”Perusahaan itu menawarkan 52 unit betul-betul henat. Mereka sudah ekspor sampai ke Eropa. Bahkan dipake Jerman, negara-negara Arab dan Perancis.Kalau nggak percaya lihat saja langsung ke Korea sana,” terangnya.

Ketiga, perusahaan Perancis itu menurut pengakuannya kepada Brimob bahwa produknya telaj memiliki sertifikasi dan sudah sesusai dengan standar NATO, tapi hanya dapat 44 unit.
“Kalau saya pilih dari Perancis, sayalah yang merugikan negara karfena hcuma dapat 44 unit,” ucapnya.

Mengenai hasil audit BPK tentang proyek APC 2001, menurut Wenas semuanya sudah tidak ada masalah setelah diberikan penjelasan secara rinci.Biasanya yang diperiksa itu bisa memberikan klarifikasi lagi.”Setelah itu dicek lagi baru dimasukan ke hasil audit akhir.Orang BPK sudah diberikan penjelasan kalau pengadaan waktu itu bukan Brimob, melainkan Bidang Logistik.Nah, setelah diaudit lagi hasilnya tidak dimasukkan ke hasil website BPK,” paparnya.

Semenatar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri, SisnoAdiwinoto meminta agar masyakat yang memiliki informasi soal indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di jajaran Mabes Polri itu memberitahukannya secara lansgung dan memberikan solusi kongkrit.

“Dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa kita sesuai dengan prosedur dan ditanagni secara professional.Ada tim lelangnya dan ada penguji teknis spesifikasinya.Kinerja kami diawasi DPR dan untuk anggaran diawasi BPK.Jadi kalau hal itu masih dianggap kurang, bisa memberikan masukan tertulis secara langsung.Jangan hanya menyoroti saja tanpa memberikan solusi,” paparnya.

Menurutnya, jika pihak yang mengkritisi pengadaaan kendaraan lapis baja APC itu tidk memberikan penjelkawsan secara rinci dan tapa solusi bisa diduga disponsori pihak yang kalah dalam tender. sofyan hadi

Kantor SBB
Dugaan KKN proyek pengadaan 44 unit kendaraan taktis lapis baja APC Brimob senilai US$ 20 juta tidak terlepas dari peranan sebuah kantor yang terletak di Jalan Mangga Besar XI nomor 18 Kelurahan Tangki, Jakarta Barat. Rumah bercat ungu dan berlokasi di tengah padatnya pemukiman itu ternyata menjadi asal muasal dari kasus calo anggaran soal alat utama sistim senjata (alusista).

Rumah ini memang tidak tampak seperti sebuah perusahaan yang memproduksi sejumlah peralatan perang. Namun rumah yang belakangan diketahui sebagai Perseroran Terbatas (PT) Sinar Bhakti Bersama (SBB) ternyata mampu memproduksi 44 kendaraan taktis (rantis) lapis baja. Bahkan beberapa warga sekitar tidak mengetahui jika rumah tersebut dijadikan sebagai tempat untuk memproduksi alat perang.

Dasum (45), seorang penjaga kos yang ditemui Tabloid Sensor, Rabu (24/1) siang mengaku tidak mengetahui produksi dari PT SBB. Namun pria asal Purworejo, Jawa Tengah ini mengaku jika perusahaan itu telah berdiri sebelum dirinya menjadi penjaga kos di sekitar lokasi.
“Sebelum saya bertugas di sini tahun 2000, PT SBB sudah ada. Tapi saya tidak mengetahui secara persis produksinya apa,” kata Dasum

Menurut Dasum, perusahaan itu mulai beroperasi sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Pria ini juga tidak merinci berapa jumlah karyawan yang bekerja di PT SBB. Sebelum ditunjuk sebagai pemenang tender pembuatan rantis lapis baja, perusahaan itu dikenal sebagai pembuat truk sampah.

Neta Saputra Pane, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), 44 rantis lapis baja yang akan digunakan oleh Korps Brimob Polri di daerah konflik tidak dibuat oleh perusahaan yang berpengalaman. Padahal, pembuatan rantis ini dibiayai dengan kredit ekspor senilai Rp200 miliar. “Kendaraan itu tidak memiliki standar keamanan yang maksimal sehingga bisa membahayakan keselamatan anggota Brimob saat bertugas di daerah konflik,” kata Netta.

Menurut Netta, Polri seharusnya mengacu pada standar yang digunakan oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dalam hal pengadaan kendaraan militer. Karena jika terkena bom bermaterikan TNT seberat enam kilogram, personil yang ada di dalamnya bisa selamat.
“Hanya roda kendaraan yang hancur. Rantis-rantis seharusnya mampu bertahan di segala medan untuk memberikan jaminan keamaan kepada personil saat terkena ledakan bom. 44 kendaraan rantis ini tidak menjamin keamanan penumpangnya karena terbuat dari lempeng baja tipis,” tegas Ketua Presidium IPW.

Polri seharusnya berkaca pada proyek yang sama tahun tahun 2001 lalu ketika membeli 20 rantis dari perusahaan yang sama. Dari 20 rantis itu, 19 unit diantaranya rusak karena tidak ada suku cadang dan susah dalam pemeliharaan. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran 161 ribu dolar saat pembelian pada tahun 2001. sofyan hadi

Tidak ada komentar: