Kamis, 24 Juli 2008

Orang Golkar Dipenjara

Gara-gara penjara, Partai Golkar terbelah. Di satu sisi ingin melindungi anggotanya dari penyidikan KPK, di sisi lain menjaga kredibilitas Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga ketua umum Partai Golkar.

Penjara bagi orang-orang yang bernaung di bawah panji Partai Golkar adalah soal biasa. Artinya, sudah banyak pula yang masuk sel dengan berbagai kasus namun kedigdayaan partai berlambang pohon beringin tetap kokoh. Kata para pengamat, sistem dan jaringan partai pendukung Orde Baru itu sudah kuat dan luas.

Namun, belakangan ini kehebatan Partai Golkar mulai dipertanyakan, sampai-sampai ada desakan untuk melakukan musyawarah nasional luar biasa atas kepemimpinan Jusuf Kalla, yang kini menjabat wakil persiden.

Maklum, selain jago-jago mereka kalah dalam Pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara, kesolidan organisasi terlihat retak. Lihat saja, pengurus, terutama ketua umum, tidak peduli atas nasib anggotanya yang diperkarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adalah Anthony Zeidra Abidin yang tampak syok dengan nasib yang dialaminya. Dia, yang masih mejabat wakil gibernur Jambi itu, kini mendekam di penjara Polres Jakarta Timur sebagai tersangka aliran fresh money dari Bank Indonesia tahun 2003 sebesar Rp31,5 miliar.

Nasib sama dialami Hamka Yamdu, anggota DPR aktif, yang kini mendekam di penjara Polres Jakarta Barat. Mereka menyusul Saleh Djasit, angggota DPR aktif mantan gubernur Riau, dalam kasus pengadaan pemadam kebakaran.

Tak aneh pula, saat keluar dari Kantor KPK, baik Hamka maupun Anthony tak memberikan keterangan apa pun. Mereka langsung menuju mobil tahanan yang disediakan.

Bagi orang Golkar lama, nama Anthony Zeidra Abidin boleh terbilang hebat. Selain termasuk dalam gerbong Cilosari, dia yang dulu Ketua Sub Komisi Perbankan dan Lembaga Keuangan Non-Bank Komisi XI DPR, merupakan operator ulung. Berdasarakan catatan Tabloid Sensor, dialah yang mengantarkan Akbar Tandjung menempati posisi terhormat di kabinet dan mengkondisikannya selamat dari tuduhan hukum.

Melalui penerbitan majalah Properti Indonesia, Anthony Zeidra Abidin menangguk banyak relasi dan mengembangkan bisnis. Ketika itu, para pengusaha properrti harus melewatinya terlebih dulu sebelum mendapat restu dari menteri perumahan rakyat Akbar Tandjung.

Maklum, kedekatannya dengan bekas ketua Golkar itu sudah dibinanya sejak kuliah, tepatnya ketika Anthoy aktif mendirikan dan memimpin suratkabar UI "Salemba" (1979-1980), suratkabar kampus UI yang beredar luas di berbagai kota ini duakali dibredel pemerintah Orde Baru. Antony juga pernah menjabat Ketua Persatuan Pengusaha Real Estat Indonesia (DPP-REI, 2000-2002) dan hingga kini masih menjabat Anggota DPO (Dewan Pertimbangan Organisasi) DPP-REI. Dan baru-baru ini Antony Zeidra Abidin secara resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Masyarakat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (DPD Ormas MKGR) Provinsi Jambi periode 2007-2012.

Sudah lama dibidik
Menurut sumber, sesungguhnya Anthony sudah lama dibidik KPK masuk penjara. Namun, karena dia berusaha melakukan upaya ulur waktu, akhirnya sempat tertunda sekian lama dan nyaris masuk peti es.

Dijelaskan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra Hamzah, Anthony dan Hamka ditahan terkait kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) ke anggota DPR setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada 10 April 2007 dan menahan tiga pejabat BI. “Penahanan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Untuk penahanan itu, KPK menitipkan Anthony di Rutan Polres Jakarta Timur dan Hamka di Polres Jakarta Barat. Mereka ditahan selama 20 hari,” katanya.

Chandra menegaskan, penahanan itu didasari bukti yang kuat. Penahanan merupakan lanjutan dari proses penyidikan yang dilakukan KPK atas kasus itu. Dia juga mengatakan, saat ini KPK memfokuskan perhatian kepada dua tersangka itu. Pengembangan penyidikan itu, hingga melibatkan pihak lain, tergantung alat bukti yang ada. ”Mereka dibidik dengan pasal 5 ayat 2, pasal 12 a dan b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bisa akumulasi, bisa juga alternatif," ungkap Chandra.

Namun, menurut pengacara Anthony, Maqdir Ismail, kliennya dikenai pasal 5 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. "Pasal yang dikenakan KPK pasal 5, tentang penyuapan," ujar Maqdir.

Golkar Panik
Mengetahui anggotanya digelandang ke penjara oleh KPK, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar siap membela. "Terlalu pagi untuk mengatakan mereka bersalah. Kami akan memberikan bantuan hukum," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Rully Chairul Azwar semalam.

Rully menjelaskan, Golkar masih menunggu proses lebih lanjut di Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum memutuskan sanksi apa bagi kedua bekas anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004 itu. Selain harus mempertimbangkan bobot keterlibatan keduanya, "Kami akan memberikan sanksi kalau fakta cukup kuat."

Tak hanya Golkar yang masih menunggu, Badan Kehormatan DPR pun tak akan buru-buru mengambil keputusan menyangkut nasib Hamka Yandhu, yang kini masih menjadi anggota Dewan. Menurut Ketua Badan Kehormatan Irsyad Sudiro, mereka masih harus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pekan depan. Lembaganya akan meminta fakta-fakta terkait dengan pelanggaran etika oleh wakil rakyat itu. "Mungkin Rabu atau Kamis mendatang."

Sedangkan Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso meminta KPK berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Ia khawatir KPK bereaksi berlebihan dan tak lagi mendapat simpati masyarakat."KPK jangan sampai tergoda untuk berlebihan karena nanti dikhawatirkan akan ada arus balik berupa rasa tidak simpatik dari masyarakat," katanya.

Priyo mengatakan KPK memiliki kewenangan yang luar biasa, sehingga rentan terhadap godaan untuk mempolitisasi kasus yang ditangani. Dia menyebutkan sikap yang berlebihan itu bisa berupa salah tangkap atau godaan publisitas.

Sikap berlebihan itu, menurutnya, bisa saja dilakukan oleh pimpinan atau petugas di lapangan. "Memang belum ada indikasi terhadap kekhawatiran itu, tapi perlu ada yang mengingatkan dengan halus sejak awal," katanya.

Namun sejauh ini, kata dia, KPK menunjukkan prestasi yang membanggakan. Ia juga membantah pernyataannya itu sebagai bentuk ancaman terhadap komisi tersebut, lantaran banyak koleganya di DPR maupun di Golkar yang kini diproses KPK. "Bukan seperti itu, kami justru bangga dan terus mendukung kinerja KPK," kata dia.

Sedangkan Humfrey Djemat, kuasa hukum Hamka, mengatakan, ia akan mempraperadilankan KPK. ”Tak ada alasan untuk menahan klien kami. Selama pemeriksaan Hamka kooperatif,” tuturnya.

Selain itu, katanya, Hamka tidak pernah diperiksa dalam penyelidikan, tetapi tiba-tiba dalam pemeriksaan pertama sebagai tersangka, ia langsung ditahan. Humfrey dan Hamka menyatakan tidak menandatangani berita acara penahanan. ”Ada kezaliman dan tindakan nonyuridis,” imbuhnya.

Humfrey juga menambahkan, selama pemeriksaan itu penyidik KPK hanya mengajukan satu pertanyaan yang dinilainya memojokkan, yaitu apakah Hamka menerima uang dari mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak dan pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) Asnar Ashari. Hamka mengaku tak menerimanya.

Hamka, kata Humfrey, 22 Juli 2003 sore berangkat ke London, menggunakan maskapai penerbangan Singapura. Setelah itu, ia menuju Amerika Serikat. Hal senada diungkapkan Magdir Ismail, penasihat hukum Anthony. Ia menjelaskan, 23 Juli 2003, kliennya di Eropa. Kliennya juga membantah berita acara rekonstruksi yang diadakan di rumah Anthony dan Hotel Sultan di Jakarta.

Ia mengatakan, 19 Juli 2003, Anthony sudah meninggalkan Indonesia dengan anggota Komisi IX DPR untuk tugas kerja. Laporan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pada November 2006 menyatakan, dana BI senilai Rp 31,5 miliar diserahkan kepada DPR tahun 2003 untuk diseminasi perubahan UU BI dan penyelesaian kasus dana Bantuan Likuiditas BI.

Sedangkan warga Jambi tampak terkejut dengan para pemimpinnya yang ditangkap KPK atas dugaan korupsi. Setelah anggota DPR dan Ketua DPW PPP Jambi Al Amin Nasution, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Chalik Saleh, kini giliran Wakil Gubernur Jambi Antony Zeidra Abidin ditahan KPK. "Ini merusak citra Jambi secara nasional," ujar Soewarno.

"Wah, malu. Jambi lagi, malu aku. Tapi aku tahu dia (Antony Zeidra Abidin) mau ditangkap sejak bulan Februari lalu. Aku pikir dia dulu ditahan, eh, malah Amin dan Chalik. Aku sebagai wong Jambi, jadi malu, lah," kata aktivis LSM Agus Salim.

"Jambi ini kan jarang dibicarakan orang kecuali soal suku anak dalam. Eh, sekarang malah banyak tersangka korupsi. Malu, kita benar-benar malu," imbuhnya.

Sementara Arfandi, warga Jambi lainnya, mengatakan dirinya senang dengan para pejabat di Jambi yang ditahan itu. "Saya tetap senang, sebab ini kan terkait dengan kasus korupsi. Kalau mereka benar-benar korupsi, saya senang karena mereka tidak menjadi penyakit di Jambi. Tapi, kalau tidak benar, ya, tolong segera dibebaskan, sebab nantinya membuat citra buruk kami sebagai wong Jambi," kata Arfandi. sofyan hadi

Bang Amin Masuk Lubang

Muhammad Al Amin Nur Nasution, yang kerap disapa Abang oleh istrinya, Kristina, adalah sosok wakil rakyat yang biasa-biasa saja, tidak terlalu vokal apalagi koboi. Tapi, siapa menyangka apabila dia mudah disuap dan suka menginap di hotel mewah bertarif jutaan.

Jam menunjukan pukul 24.00 ketika seorang wanita berjalan dengan langkah cepat bersama dua pria berbadan tegap memasuki pelataran kantor Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Kamis (10/4). Sesosok wanita bertubuh ramping baru saja keluar dari sebuah mobil Nissan Travera B 8759 FA. Mengenakan busana hijau, celana jins ketat dan kaca mata berlensa warna coklat sehingga terlihat molek makhuk Tuhan yang paling seksi itu.

Tanya punya tanya, dia adalah pelantun lagu dangdut Jatuh Bangun, Kritina Iswandari, yang hendak menjenguk suaminya, M. Al Amin Nur Nasution. Ketika itu dia seolah terpaksa, karena tak ada sedikit pun basa-basi kepada lingkungan sekitar.

Sebelum masuk ke Gedung KPK, seorang sumber menuturkan, Kristina memang terpaksa datang bukan untuk memberikan dukungan kepada suaminya, yang tercatat sebagai anggota DPR dari Fraksi PPP. Dia cuma ingin memastikan, apakah benar gadis ABG, yang ketika itu bersama suaminya di Hotel Ritz Carlton. Maklum, karena sesungguhnya, hubungan Kristina dan Al Amin sudah lama renggang.

Seprti diketahui, Al Amin ditangkap petugas KPK ketika hendak menerima suap dari Azirwan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, di Hotel Ritz Carlton, Rabu (9/4) dini hari. Selain Amin dan Azirwan, penyidik juga mencokok seorang pria dan wanita muda yang mengaku bernama Eiffel. Menurut pimpinan KPK, Antasari Azhar, anak muda itu adalah supir pribadi Azirwan.”Keduanya kami tangkap saat berada di TKP,” kata Antasari kepada wartawan termasuk Tabloid Sensor, Kamis (9/4) siang.

Dari hasil pemeriksaan KPK, disebutkan wanita itu berinisial E, berumur sekitar 20 tahun, cantik dan berwajah oriental. Perempuan dengan ciri seperti itu, dulu pernah bekerja di salah satu hotel di Batam, namun sudah berhenti sejak 2005 yang lalu. Nah, benarkah wanita berinisial E itu merupakan teman satu lubang Al Amin?

”Wanita itu bukan teman Abang. Dia itu temannya Sekda,” kata Kristina kepada Tabloid Sensor setelah sekitar 30 menit menyambangi suaminya di ruang pemeriksaan KPK perihal perempuan itu.

Kristina bukan ini kali saja ia merasakan ‘jatuh bangun’ dari kehidupannya. Saat usia pernikahan baru seumur jagung, Kristina melayangkan gugatan cerai terhadap Amin yang notabene politisi muda dari Partai PPP. Tak tanggung-tanggung ia menyewa pengacara ulung Elza Syarief, untuk menangani kasusnya.

Kristina beralasan sang suami tak mendukung karirnya sebagai penyanyi, sehingga perekonomian keluarga besar Kristina jadi terhambat. Tidak hanya Kristina yang berang dengan sikap saja Amin, sang mertua juga mengakui anaknya seperti ‘dipasung’ oleh Amin. Beruntung lelaki kelahiran 28 Maret 1972 ini mengakui kesalahannya. Sehingga keduanya pun rujuk kembali.

Amin Bantah
Amin pun menepis kabar soal uang ‘receh’ yang diterima dari Azirwan.”Uang apa saya tidak pernah terima uang,” akunya setelah menjalani pemeriksaan maraton selama 21 jam. Meski demikian pria yang memiliki dua perusahaan, PT Lima Putra Bersaudara (real estate) dan CV Gunung Rezeki (kontraktor) keukueh tidak melakukan tindak pidana.

Kabar diperoleh, KPK telah mengamati gerak-gerik mencurigakan anggota Komisi IV DPR bersama Sekda Kabupaten Bintan Azirwan sejak enam bulan lalu. Sumber lain mnambahkan, saat KPK menggerebek di sebuah kamar Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, terdapat empat orang yang berada dalam kamar tersebut. Mereka adalah M. Al-Amin Nur Nasution, Azirwan, sekretaris Amin, dan satu orang wanita yang mengaku staf salah seorang pejabat itu. KPK ketika itu menyiapkan dua tim, masing-masing terdiri dari empat orang dari penyidik.

Kedua tim itu adalah tim advance dan tim penyergapan. Selain itu, ada empat orang dari Brimob yang ikut serta dalam penyergapan dini hari tersebut.Dia mengatakan saat tim menggeledah kamar, keempatnya tidak melakukan perlawanan. "Saat tim menggeledah, mereka kaget dan terkejut. Tapi, mereka tidak memberikan perlawanan," ujarnya. Tim pun melakukan penyisiran di seluruh ruang kamar. Mereka mendapati sejumlah barang bukti, di antaranya uang pecahan Rp100.000 dengan total hampir Rp4 juta.

Tidak puas dengan barang bukti yang didapatnya, tim melanjutkan penyisiran dengan menggelandang keempat orang tersebut menuju tempat parkir. Di mobil tempat parkir itulah, tepatnya di dalam mobil Amin, tim menemukan uang pecahan Rp100.000 sejumlah Rp67 juta. Selain itu, tim penyergapan juga menemukan beberapa barang bukti berupa dokumen. "Kita menyita beberapa dokumen, tapi tidak bisa saya sebutkan," katanya.

Dia mengatakan tim KPK awalnya ragu dan khawatir penyergapan yang dilakukannya ini akan gagal. "Karena kalau sampai gagal dan uangnya tidak ada, bisa gawat," katanya. Bahkan, menurut sumber di KPK, Amin selama ini dikenal sebagai broker proyek-proyek kehutanan Sepak terjangnya tidak saja di Sumatera, namun sampai ke Makassar.

Untuk diketahui, pengalihan satus kawasan hutan lindung menjadi Ibukota Bintan di Desa Bintan Buyu, merupakn sukses Azirwan sekaligus rencananya bisa tuntas dalam waktu dua bulan ke depan. Artinya sekitar akhir tahun nanti, pembangunan fisik ibukota telah dapat dilaksanakan. Untuk tahap awal tahun ini, dana yang disiapkan sekitar Rp40 miliar, Rp10 miliar diantaranya merupakan bantuan APBD Provinsi Kepri. ”Dalam waktu dekat ini Dinas PU akan melelang proyek konstruksi pembangunannya (fisik),” jelas Azirwan.

Untuk tahap pertama pembangun meliputi kantor Bupati dan DPRD, kedua gedung tersebut menelan dana sekitar Rp107 miliar. Sementara kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), rencananya juga dibangun tahun ini di tempat yang sama dengan nilai sekitar Rp5,9 miliar. Kawasan ibukota menguasai lahan mendekati 8.000 hektare, sebagian besar diantaranya dijadikan sebagai Central Buissines Development.

Penyadap dan Kamera
Proses penangkapan Amin Nasution dan Azirman ternyata melibatkan banyak personel KPK, yaitu sekitar 40 orang. Mereka terbagi dalam berbagai tim, seperti intelijen, penyadapan, komunikasi, dan eksekutor penangkapan. Ada yang memantau dari kantor KPK, dan ada di lapangan. “Memang energinya besar. Tapi, untuk menguatkan penangkapan, dibutuhkan banyak orang, agar bukti yang kita dapatkan kuat,” kata sebuah sumber di KPK.

Aparat yang diberi tugas melakukan penangkapan juga dibagi menjadi dua lapis. “Satu tim maju untuk menangkap, satu tim lagi menjadi back-up, berjaga-jaga bila target kabur atau menghilangkan bukti,” tuturnya.

Dalam kasus penangkapan Al Amin dan Azirwan, KPK menggunakan teknik penyadapan. Operasi penangkapan sudah direncanakan secara matang, setelah ada informasi mereka berniat melakukan transaksi. Tim tersebut sama dengan tim yang sebelumnya sukses menangkap anggota Komisi Yudisial (KY) Irawadi Joenoes, Jaksa Urip Tri Gunawan, dan Arthalita Suryani. Awalnya, KPK mendapat informasi transaksi suap antara Azirwan dengan Amin akan berlangsung pada Senin (7/4). KPK lantas menguntit Azirwan baru saja tiba di Jakarta. Tim penguntit menumpang delapan mobil berisikan anggota Brimob bersenjata lengkap dan penyidik KPK.

Ternyata pertemuan hari itu batal. Esok harinya KPK kembali mendapat kabar akan terjadi pertemuan di Hotel Ritz Carlton. “Waktu pertemuan mereka diperkirakan terjadi pukul 10.00,” ujar sebuah sumber.

Namun ditunggu hingga siang pukul 14.00, pertemuan tak kunjung terjadi. Untuk memastikan kegiatan Amin, KPK mengirim penyidik ke Senayan. Malam harinya, sekitar pukul 20.00, KPK kembali mendapat kabar akan terjadi pertemuan antara Amin dengan Azirwan. Malam itu juga diterjunkan tim KPK ke Hotel Ritz Carlton yang sudah dipasangi penyadap dan kamera pengintai. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Amin datang sekitar pukul 23.00, mengendarai sedan BMW hitam.

]“Waktu itu mereka bertemu di cafe. Mereka tak sadar ada penyidik KPK ikut nimbrung di situ,” katanya. Tidak lama setelah transaksi, KPK langsung melakukan penggerebekan. Saat ditangkap, seorang diantara mereka sempat berusaha melarikan diri.

Amin tampak terkejut ketika digerebek. Setibanya di kantor KPK, Amin bahkan sempat berkomentar mengenai penangkapan itu. “Si Aminnya itu bilang, ia belum dapat apa-apa tapi sudah keburu ditangkap,” ujar sumber menirukan ucapan Amin. Suami Kristina ini juga minta dipulangkan saat menjalani pemeriksaan. Ia beralasan harus menghadiri rapat penting di DPR. Namun penyidik tak mengizinkan. “Itu alasannya dia saja,” tambahnya.

Uang yang berhasil disita KPK tidak begitu banyak, yaitu Rp 71 juta, namun di balik itu ada uang lebih besar yang dijanjikan. Amin rupanya dijanjikan mendapat Rp 3 miliar. “Barang buktinya tidak cukup signifikan. Tapi nantinya akan dijanjikan Rp 3 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin, di Jakarta, Rabu (9/4).

Jasin mengatakan, penyidik KPK juga menemukan uang di dalam mobil. Namun dia tidak menyebut di dalam mobil siapa. Yang jelas, uang di dalam mobil lebih besar dari pada uang yang dipegang Amin saat tertangkap tangan.

Ketua KPK Antasari Azhar juga menegaskan Amin Nasution terlibat kasus suap. “AN (Amin Nasution) menerima sejumlah uang dari oknum pejabat di Kabupaten Bintan, inisialnya A (Azirwan). Barang bukti yang kami temukan berupa uang Rp 4 juta dari yang bersangkutan (Amin). Kurang lebih Rp 67 juta ditemukan di kendaraan AN,” kata Antasari Azhar dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta.

Menurut Antasari, Amin diduga terlibat tindak pidana korupsi tentang alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan. Diungkapkan, kasus ini sudah diselidiki KPK sejak 6 bulan lalu. Selain Amin dan Azirwan, KPK juga menangkap sopir Azirwan dan sekretaris Amin. Mengenai seorang perempuan yang diduga PSK, Antasari enggan menjelaskan tentang identitas wanita tersebut. “Kalau dilihat dari pakaiannya, perempuan,” jawab Antasari. sofyan hadi, mahadir romadhon

Bagir Boyong Jutaan Rupiah

April tahun ini benar-benar bersejarah bagi para hakim. Betapa tidak, mereka pada akhir bulan nanti bakal memboyong duit tiga belas kali lipat dari besarnya tunjangan.

Sementara banyak orang waspada dengan April Mop, korps hakim di bawah naungan Mahkamah Agung (MA) malah berseri-seri percaya diri. Ya, harapan mereka menikmati kenaikan tunjangan yang tertunda lebih dari setahun akhirnya terealisasi pada April tahun ini.

Bayangkan, tunjangan Ketua MA sebesar Rp31 juta atau naik 200 persen dibandingkan sebelumnya. Sedangkan Wakli Ketua dapat tunjangan Rp25 juta, Hakim Pengadilan Tinggi Rp13 juta sedangkan tunjangan untuk hakim golongn terendah sebesar Rp4,2 juta. Itu artinya, pada akhir April iui mereka akan memboyong jutaan rupiah karena tambahan kenaikan tunjangan sempat tertunda lebih dari setahun alias dapat rapelan.

Maka tak aneh apabila Ketua MA Bagir Manan mulai mengumbar senyum. Lebih-lebih lagi, karena tak hanya hakim yang ketiban durian runtuh, melainkan seluruh koprs MA juga dapat hadiah yang sama. ”Banyak orang mengatakan, salah satu aspek pencegahan adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur penegak hukum,” kata Bagir.

Bagir lalu membeberkan nominal gaji para hakim dari tingkat paling tinggi hingga terendah. Gaji hakim pada tingkat pertama Rp 2,23 juta hingga Rp 4,62 juta dan hakim agung Rp 14,37 juta sampai Rp 24,39 juta. "Sedangkan gaji Ketua MA Rp 24.399.800, lebih rendah dibandingkan dengan pejabat tinggi lain,'' tuturnya.

Tapi, apakah ada jaminan hakim tidak bisa disuap? Djoko Sarwoko, Kepala bagian hubungan masyarakat (Humas) MA mengakui tidak ada garansi hakim akan bersih. ”Tapi apabila hakim berkomitmen untuk memberantas korupsi ini adalah pilihan pasti,” kata Djoko.

Dikatakannya kenaikan tunjangan itu sudah diputusakan sejak tahun 2007 silam. Ia mengharapkan peningkatan kesejahteraan tersebut dapat diimbangi dengan meningkatkan kinerja. ”Memang tidak ada yang berani menjamin dengan kenaikan itu tidak terjadi KKN namun terus meningkatkan citra. Bagi kami kalau ada hakim yang terbukti bersalah dan langsung dikenakan sanksi,” janji Djoko.

Djoko mengungkapan sudah banyak hakim yang dijatuhkan sanksi, hanya saja tidak dipublikasikan kepada khalayak. ”Kemungkinan tahun depan seiring dengan komitmen kami membangun keterbukaan, hakim yang bermasalah akan diketahui melalui website,” terangnya.

Perlu diketahui proses peningkatan kinerja hakim baru dua tahun berjalan menyusul peralihan dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan (Depkumdang) ke MA. Untuk itu MA membentuk Ketua Muda bidang Pengawasan. Diharapkan bisa melakukan kebijakan preventif sekaligus tindakan. Remunerasi merupakan kebijakan yang berbasis pada peningkatan kinerja.

“Peraturan Presiden (Perpers) itu sudah ditandatangani Presiden tahun lalu, tapi karena belum ada anggaran belum bisa direalisasikan.Tahun ini baru ada (anggaran, red) sehingga bisa cairkan.Namum saya berharap pencairan ini bersamaan dengan penyesuaian remunerasi para PNS yang bekerja dilingkungan MA. Sehingga kebijakan ini tidak mengundang kecemburuan sosial,” beber Djoko.

Pecat Saja
Sementara itu Ketua DPR Agung Laksono meminta kenaikan tunjangan hakim sebesar 200 persen tersebut untuk meningkatkan profesionalitas. Namun, kalau hakim terbukti masih terima suap, pecat saja penegak hukum nakal itu. “Kalau sudah menerima tunjangan yang tinggi tapi tetap menerima suap, ya dipecat saja. Diproses sesuai hukum yang berlaku," ujar Agung.

Kenaikan tunjangan itu, imbuh Agung, harus dipahami untuk meningkatkan profesionalitas hakim. "Para hakim tidak berpikir suap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya di rumah tangga," tuturnya. Agar tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat, lanjut dia, para hakim harus menunjukkan kinerjanya.

Mereka harus sesuai dengan harapan, jangan sampai mengecewakan. “Karena kalau sudah diberi fasilitas yang banyak, tapi kinerjanya sama, akan menyakiti rakyat,” kata Agung. Apa kenaikan tunjangan ini tidak akan menimbulkan efek lembaga lain minta hal serupa? “Ya, kita harapkan tidak diikuti oleh yang lain,” pungkas dia.

Pengamat korupsi Deny Indrayana mengatakan kasus korupsi dan suap-menyuap di pengadilan tidak bernilai sedikit. Menurutnya, pratek korupsi di tubuh peradilan itu mencapai miliaran rupiah. Jadi kata dia, yang dibutuhkan tidak hanya menaikkan tunjangan atau gaji saja.“Yang lebih penting bagaimana memberi tindakan untuk hakim-hakim yang terbukti melakukan korupsi. Itu akan memberi efek jera pada yang lain,” tandas Deny.

Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas mengungkapkan saat ini mafia peradilan sudah kronis dan menjalar di segala level. Mulai dari polisi, jaksa, sampai hakim bisa bermain.“Polisi jual beli BAP, jaksa soal dakwaan dan tuntutan, dan hakim jual beli putusan. Saya sudah 25 tahun jadi pengacara jadi tahu itu," ungkapnya.

Menurutnya, pengentasan mafia peradilan tidak bisa dilakukan parsial, orang per orang. Proses peradilan mulai dari pembuatan BAP sampai pembacaan putusanlah yang harus dikontrol. Kendati pesimis terhadap pengaruh kenaikan tunjangan terhadap pemberantasan pengadilan, Busyro mengatakan kenaikan tersebut memang diperlukan. Menurutnya, KY sudah mengusulkan kenaikan tersebut 2 tahun yang lalu.

“Waktu itu kita usul hakim 0 tahun Rp 10 juta, hakim tingkat banding Rp 15 juta, dan hakim MA Rp 30 juta,” ujarnya.Kehidupan hakim sudah bisa dipastikan seiring peningkatan pemasukan tiap bulannya. Kalau begitu, sudah saatnya kinerja para hakim membaik pula.“Gaji sebesar itu bagaimana mensyukurinya. Syukurnya substantif. Putusannya bagus. Masak koruptor dihukum percobaan, padahal waktu dia korupsi itu tidak coba-coba,” sindirnya.

Khusus untuk para hakim, Busyro menambahkan, perlu disiapkan instrumen agar 6.100 hakim yang ada di seluruh Indonesia dapat memahami kenaikan tunjangan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.“Karena secara sosiologis sekarang, bargaining position rakyat jauh lebih lemah ketimbang bargaining position negara. Maka untuk mengimbanginya dibutuhkan peran hakim agar negara tidak menjadi otoriter. Ini artinya, putusan-putusan yang diambil tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga kepada publik," tegas Busyro.

Di tempat terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengharapkan agar kenaikan tunjangan haruslah juga dilihat sebagai bagian dari agenda besar reformasi. “Mudah-mudahan penataan administrasi keuangan, administrasi personil, termasuk pengembangan sistem informasi dilakukan secara simultan dengan remunerasinya,".

Jimly dan Busyro tak menutup mata kenaikan tunjangan hakim tak serta merta menjadi satu-satunya senjata ampuh memotong mata rantai mafia peradilan, karena modusnya bisa bermacam-macam. Karena itu, mereka meminta masyarakat dan pers untuk lebih kritis lagi mengawasi kinerja para hakim.

Belum Tepat
Menanggapi hal ini, Koordinator ICW Teten Masduki mengatakan, kenaikan tunjangan para hakim tidak akan menurunkan tingkat korupsi, jika tidak disertai perbaikan sanksi, meryt system, dan penilaian kinerja. "Apalagi rangsangan suap dari luar nilainya besar sekali. Dan harus dikaji lebih dulu apakah korupsi di pengadilan faktornya adalah gaji atau bukan," ujarnya.
Senada dengan itu, dosen hukum pidana Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan, menilai pemberian tunjangan khusus kinerja bukan langkah yang tepat mengingat rapor buruk MA dan pengadilan di bawahnya. Salah satu indikatornya adalah masih menumpuknya tunggakan perkara. Asep mengkuatirkan jangan-jangan kenaikan tunjangan ini membuat para hakim menaikkan tarif 'sogokan'. “Bisa-bisa jika tunjangan hakim naik, tarif bargaining mereka juga akan naik. Kenaikan tunjangan ini tidak menjamin korupsi tidak akan terjadi," ujarnya.
sofyan hadi

Awas, Bos Adam Air Buron!

Sudah jatuh tertimpa tangga yang bergitu berat bebannya, demikian yang dirasakan keluarga Suherman, pemegang saham Adam Air. Pasalnya, selain harus menanggung beban perusahaan, karyawan, kini harus pula menghadapi gugatan hukum dari PT Global Transport Services (GTS).

Hari-hari belakangan ini karyawan Adam Air silih berganti melakukan pengawasan terhadap keberadaan para bosnya. Apabila ada kesempatan mereka melakukan komunikasi dengan para bos itu dan sebagian lainnya bertugas mencari perlindungan kepada anggota dewan ataupun pejabat pemerintah yang berwenang. Sekalipun mereka tampak resah, namun mereka tetap waspada dan melakukan penjagaan ketat atas pengaruh dari pihak-pihak yang hendak memecah belahnya.

“Kami sadar masalah manajemen adalah wewenang para bos. Tapi, kami tidak ingin kehilangan hak. Untuk itu, kami melakukan penjagaan ketat terhadap anggota keluarga Suherman,” ujar seorang karyawan senior Adam Air.

Seorang karyawan lainnya menambahkan, ada gelagat dari salah satu anggota keluarga Suherman yang hendak keluar negeri. “Dia beralasan mau mencari investor. Tapi kami curiga, jangan-jangan dia mau meninggalkan tanggung jawab,” katanya seraya mempertegas akan bertindak anarkis apabila keluarga Suherman buron keluar negeri.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Jusman Syafi’i Djamal mengaku terus memantau secara saksama perkembangan di Adam Air. Hal yang sama dilakukan Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno, yang mengatakan hak-hak karyawan harus dipenuhi. "Memenuhi hak-hak karyawan jelas wajib hukumnya dan tidak ada alasan lagi untuk tidak memenuhinya," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum PT Global Transport Services (GTS), Hotman Paris Hutapea mendesak kepolisian untuk meminta pihak imigrasi melakukan pencekalan terhadap anggota keluarga Suherman. “Kalau mereka buron, tentu akan menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan secara otomatis mereka akan lepas dari tanggung jawabanya, seperti pembayaran hak karyawan, pembayaran utang ke mitra perusahaan dan lainnya,” kata Hotman Paris Hutapea.

Di tempat terpisah, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi, Agato Simamora mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat permohonan pencekalan bos Adam Air dari kepolisan. “Kami belum menerima surat pencekalan atas nama mereka dari kepolisian, kalau surat itu sudah kami terima secara sistematis para bos Adam Air itu tentu akan kami cekal,” katanya kepada Tabloid Sensor.

Adam Dipolisikan
Seperti telah dilansir sebelumnya, Keluarga Suherman, pemegang 50 persen saham PT Adam SkyConnection Airlines (AdamAir), telah dilaporkan ke Mabes Polri oleh pemegang saham 50 persen AdamAir lainnya, yakni PT Bright Star Perkasa (PT BSP) dan PT Global Transport Services (PT GTS). Pelaporan dilakukan oleh Gustiono Kustianto yang menjabat Wakil Dirut dan Direktur Keuangan AdamAir. Sebagai pihak terlapor adalah Dirut AdamAir Adam Adhitya Suherman, Wakil Komut Sandra Ang, Direktur Komersil Yundi Suherman, dan Komisaris Gunawan Suherman.

Ada enam poin laporan penyimpangan keuangan yang dilakukan Keluarga Suherman di AdamAir. Penyimpangan itu antara lain penggunaan kartu kredit atas nama pribadi terlapor periode Januari 2007-2008 sebesar Rp 2.071 miliar yang dibebankan pada AdamAir. Selain itu, laporan keuangan tahun 2006 telah dipakai untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan atas kredit modal kerja Rp 50 miliar dari BRI.

Gustiono dalam laporan itu meminta pertanggungjawaban terlapor atas rendahnya sistem rekrutmen pilot dan perawatan pesawat. Pihak GTS dan BSP menilai pendiri AdamAir menipu dengan bekal akta notaris. “Dalam akte notaris warga pendiri menjanjikan memberi surat jaminan kondisi perusahan dalam keadaan bagus,” ujar Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Gustiono.

Selain perusahaan dalam keadaan bagus, keluarga pendiri AdamAir juga menjanjikan kondisi pesawat dalam keadaan normal. Aset yang dimiliki Adam Air juga tertulis meyakinkan yakni senilai ratusan miliar rupiah. “Nilai asetnya Rp 400 sekian puluh miliar. Tahu-tahu sekarang tidak ada,” jelas Hotman.

Menurut Hotman, berbekal akte itulah investor bersedia menanamkan modalnya di AdamAir hingga memegang 50 persen saham. Namun pada kenyataannya, semua itu bertolak belakang. Kedua PT yang berafiliasi dengan PT Bhakti Investama merasa tertipu. Oleh karena itu akte tersebut akan dijadikan barang bukti untuk memberatkan pihak keluarga AdamAir. “Itu yang akan kita pakai sebagai bukti. Disebutkan semua dalam keadaan laik. Tahu-tahu tidak layak udara banyak,” tegas Hotman.

Hotman menambahkan, temuan KNKT tentang kecelakaan di Majene 1 Januari 2007, yang menewaskan 102 penumpang Adam Air, juga memperkuat dugaan penyimpangan itu. “Kecelakaan karena spare part yang rusak. Ini, membuktikan bobroknya manajemen Adam Air, yang menggunaan spare part bobrok,” kata Hotman. Akibat manajemen bobrok membuat Adam Air celaka dan menewaskan 102 korban. “Keluarga korban bisa menggugat Adam Air,” imbuhnya.

Hotman juga mengatakan, selain 102 korban nyawa yang menjadi korban buruknya manajemen AdamAir, juga yang jadi korban adalah investor PT GTS. Soal dana yang diselewengkan, menurut Hotman, sangat banyak yakni ratusan miliar. Uang itu antara lain uang dari PT GTS, memasukkan dananya Mei 2007 sebesar Rp157 miliar. Belum lagi dana pinjaman dari BRI Rp50 miliar. Kemudian penjualan tiket, cargo dan lainnya. Dikemanakan uang itu?” ujar Hotman.

Bukti kuat yang disodorkan Hotman ke penyidik Bareskrim adalah hasil temuan KNKT soal kecelakaan di Majene, hasil audit dari accounting public Februari 2008 lalu, dan banyak lagi. “Terlalu banyak hal yang disembunyikan manajemen Adam Air. Tidak ada transparansi penggunaan keuangan,” ujar Hotman.

Hotman menyatakan, pihaknya akan membuat laporan terhadap manajemen Adam Air sebanyak delapan pasal. Yang utamanya, dugaan penyimpangan dana Adam Air. Adapun pasal yang dijeratkan kepada keluarga Suherman berlapis. “Pasal yang dilaporkan itu berlapis, yaitu 372 dugaan penggelapan, 378 dugaan penipuan, 439 kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, UU nomor 15 tahun 1999 tentang penerbangan yang isinya barang siapa mengoperasikan pesawat tapi spare part-nya tidak beres, itu juga bisa dianggap tindak pidana,” paparnya.

Ditempat terpisah, Adam Adithya Suherman mengatakan selama ini kami cukup transparan dalam mengelola keuangan perusahaan. Lihat saja Gustianto Kustianto yang merupakan perwakilan Bhakti Investama duduk sebagai Wakil Dirut dan Direktur Keuangan perusahaan. “Soal penyelewengan dan lainnya, tolong tanyakan langsung ke Direktur Keuangan,” kata Adam.

Menurut anggota Komisi V DPR Mirwan Amir, DPR akan segera memanggil manajemen PT Adam Sky Connection Airlines (AdamAir) terkait pencabutan izin terbang (operation specification/ Ospec) maskapai itu oleh Departemen Perhubungan (Dephub). ”Memang dari awal saya katakan izin AdamAir harus dicabut. Saya akan usulkan ke ketua komisi agar bisa dipanggil ke DPR,” katanya.

Sedangkan Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqowam menambahkan, pemerintah perlu melakukan investigasi menyeluruh terkait pencabutan izin terbang AdamAir.”Kita ingin mendapatkan informasi yang utuh atas kasus AdamAir yang berakhir dengan pencabutan,” tukasnya. mangontang silitonga

Kroni Gedung Bundar Putar Haluan

Sejumlah orang yang selama ini membangun jaringan dengan Gedung Bundar mulai putar haluan. Mereka mulai kasak-kusuk, lobi sana lobi sini, dengan tujuan untuk merapatkan barisan dengan bos baru yang menggantikan Kemas Yahya Rahman dan M. Salim.

Kroni Gedung Bundar, yang selama ini bersama-sama melakukan tindakan mengatur perkara atau dikenal sebagai makelar kasus (markus), mulai ketar-ketir. Mereka tampak khawatir, karena sejumlah proyek yang sedang ditanganinya menjadi terhambat menyusul dicopotnya jabatan Kemas Yahya Rahman sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidus) dan M. Salim sebagai Direktur Penyidikan.

Sumber yang ditemui Tabloid Sensor menyatakan, sejumlah orang yang tadinya dekat dengan pejabat jaksa di Gedung Bundar sudah mulai mengalihkan kesehariannya ke usaha lain. Mereka sadar tak lagi bebas memburu jasa perkara melalui jalur khusus, di samping semakin ketatnya pengawasan keamanan dan akan dipasangnya kamera pengintai alias CCTV. Data diperoleh, mereka yang selama ini membangun kroni dengan bos lama di direktorat Pidsus Kejaksaan Agung itu terdiri dari wartawan, pengusaha, keluarga dekat jaksa, teman sekampung jaksa, teman dekat jaksa, pengacara, polisi dan tentunya, jaksa itu sendiri.

Namun, mereka yang mau tak mau harus berhubungan dengan Gedung Bundar, memilih mengatur strategi untuk bisa lebih dekat dengan pejabat baru. Mereka semampu mungkin membuka mata, telinga dan jaringan untuk mendapatkan informasi A-1 tentang nama pejabat baru tersebut. Malah, ada di antara mereka yang berupaya mempengaruhi “penguasa” dengan menyodorkan nama-nama yang pantas menjabat sebagai Jampidsus.

Sementara itu, ada juga kelompok lain, yang biasanya bermodal pas-pasan, bersikap menunggu pengumuman resmi. Kelompok ini, biasanya memperhatikan dengan jeli pernyataan pertama yang dilontarkan pejabat baru tersebut. Apabila reaksi pertama yang terlontar adalah akan melanjutkan kebijakan pejabat sebelumnya, ini berarti ada peluang untuk melanjutkan membangun kroni di Gedung Bundar.

Namun, mereka akan pontang-panting mengatur siasat, apabila pejabat baru itu menyatakan akan mengevaluasi kebijakan pejabat lama. “Kalau ini yang diucapkan, berarti semua kasus korupsi yang sedang ditangani pidana khusus akan dievaluasi, Repotnya lagi, apabila dibentuk tim baru sehingga mengancam nasib mereka yang selama ini diperkarakan dalam kasus korupsi,” aku sumber tersebut.

Menurut catatan Tabloid Sensor, sejumlah kasus yang sampai sekarang jalan di tempat, adalah penyelidikan kredit macet PT Bank Mandiri yang melibatkan debitor PT Oso Bali Cemerlang dan PT Kiani Kertas, kasus korupsi PT Pos Indonesia cabang Fatahillah, kasus suap Monsanto Company, kasus korupsi BNI 46 Medan.Terakhir, penyidikan kasus penjualan dua kapal tanker (verry large crude carrier/VLCC) PT Pertamina.

Kasus-kasus dugaan korupsi itu melibatkan mantan menteri negara BUMN Laksamana Sukardi, bekas Direktur Keuangan Pertamina Alfred H Rohimone dan bekas direktur utama Pertamina Arifi Nawawi. Sedangkan dalam kasus Monsanto terdapat nama mantan menteri pertanian Soleh Solahuddin serta Abdul Latif dan Prabowo Subianto dalam kasus Bank Mandiri.
Calon bos baru

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono satu suara dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji yang mencopot duo jaksa senior dari dampuk pimpinan. Menurut Jaksa Agung, dia langsung lapor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah mendengar Urip dicokok KPK. Dengan adanya kasus tersebut, tutur Hendarman, Presiden meminta supaya diusut. Disinggung apakah sempat ditegur Presiden, menurutnya, tidak. ”Saya yang melapor kepada beliau. Saya sampaikan dengan jelas,” katanya.

Ditambahkan, ia tak punya opsi lain untuk menjaga kredibilitas Gedung Bundar. Apa pun yang dilakukan (Kemas dan Salim) masyarakat sudah tidak percaya, tutur Hendarman seraya meminta, mudah-mudahan ini langkah menuju kepada pembaruan dan pembersihan sehingga bisa mendongkrak kembali pencitraan kejaksaan pada masa depan.

Setelah dua hari melakukan seleksi, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kejaksaan Agung mengumumkan telah mengajukan tiga nama calon pejabat Jampidsus kepada presiden. Mereka adalah Sekretaris Jaksa Agung Muda (Sesjam) Pengawasan Holius Husein, Sesjam Datun Suhartoyo dan Sesjam Intel Masyudi Ridwan.

Siapa yang dipilih? “Belum bisa diungkapkan, kan harus menunggu keputusan Presiden (keppres),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung BD Nainggolan.
Nainggolan juga tidak menampik masalah yang melilit Kejagung tersebut membuat target penanganan kasus korupsi meleset. Namun, dia menegaskan, proses penyelidikan dan penyidikan terus berjalan. Setiap kasus ditangani satu tim penyidik di bawah naungan ketua tim.“Apalagi saat ini sudah ada plh jampidsus,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim Fahmi Badoh mengungkapkan, pergantian jabatan jampidsus dan direktur penyidikan semestinya tidak mengganggu agenda pemberantasan korupsi. “Agenda pemberantasan korupsi kan seharusnya merupakan sebuah sistem. Sementara jabatan jampidsus hanya jabatan administratif, jadi saya pikir tidak akan terpengaruh,” katanya.

Sedangkan Direktur Masyarakat Profesional Madani Ismet Hasan Putro menegaskan, siapapun sosok jampidsus yang baru tidak akan mengubah performa Kejagung sebagai lembaga penegakan hukum jika tidak diiringi sistem yang baik. Salah satunya mengedepankan agenda pemberantasan korupsi.

“Jadi, Kejagung harus mulai melakukan pembenahan internal. Misalnya, memberlakukan sistem insentif kepada jaksa yang telah berhasil menangani kasus atau mengembalikan uang negara. Ini perlu dilakukan agar jaksa tidak mudah tergoda dengan pelaku mafia peradilan,” ungkapnya. sofyan hadi

Jaksa Politikus dan Kredibilitas
Jaksa Agung Hendarman Supandji mempunyai peran yang lebih dominan menyeleksi kandidat Jampidsus. Pasalnya, dia pasti lebih tahu dari semua pihak tentang siapa yang harus dipilih. Meski begitu, harus dicermati jejak rekam dari calon Jampidsus itu. Setidaknya, mengaudit kekayaan dari para calon. Juga harus bisa dipastikan bahwa calon Jampidsus itu tidak berbisnis atau pernah terlibat dalam kasus apapun sepanjang karirnya.

Bandingkan dengan Kemas Yahya Rahman, yang mengawali karirnya sebagai jaksa sejak tahun 1968. Namun, pada tahun 1977-1982 tercatat sebagai politikus dengan menjadi anggota DPRD Lampung Tengah dari Partai Golkar. Unik, karena setelah itu dia kembali berkarir di kejaksaan dan sampai akhirnya menjadi Jampidsus.

M. Salim tak jauh beda, karena sepanjang perjalanan karirnya selalu menghadapi masalah kredibilitas. Di antaranya, ketika menjadi Kepala Kejari Perak Surabaya pernah diperiksa polisi gara-gara perbuatan anak buahnya yang mengeluarkan barang bukti uang palsu dari gudang Kejari, sehingga difungsionalkan ke Pusdiklat di Ragunan. Ketika menjadi Kepala Kejari Jakarta Utara, dia juga harus bertanggung jawab atas kaburnya terdakwa pembunuhan bos PT Asaba, Gunawan Santoso, sehingga ditarik menjadi asisten khusus Jaksa Agung.

“Saya pribadi mendukung naiknya jaksa karir menjadi Jampidsus mengingat penanganan kasus korupsi membutuhkan kemampuan tinggi. Pasti ada orang dalam Kejagung yang layak dipilih sehingga tidak perlu orang dari luar untuk jadi pimpinan di Gedung Bundar,” kata Mahfud MD, anggota Komisi I DPR, yang baru saja terpilih menjadi hakim mahkamah konstitusi.

Jaksa, Harta dan Wanita

Untuk bisa menjadi jaksa, seseorang harus melewati seleksi ketat, mengikuti pendidikan, dan melewati jenjang demi jenjang pendidikan. Lalu, mengapa ada jaksa tergiur harta?

Jaksa, yang dalam bahasa Inggris jaksa disebut prosecutor dan dalam bahasa Belanda disebut officier van justitie, merupakan adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Setelah rezim Orde Baru tumbang, jaksa menjadi profesi terhormat. Itulah sebab, untuk bisa menjadi jaksa, seseorang harus melewati seleksi ketat, mengikuti pendidikan, dan melewati jenjang demi jenjang pendidikan. Tersebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, untuk dapat menjadi jaksa harus Warga Negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berijazah minimal sarjana hukum, berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela dan pegawai negeri sipil. Selain itu, untuk diangkat menjadi jaksa harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.

Sebagai realisasi dari undang-undang tersebut, tercatat sejumlah surat keputusan yang diterbitkan Jaksa Agung yang mengatur eksitensi jaksa. Di antaranya, Pada 1999, terbit SK Jaksa Agung No. 112 tentang Pola Pembinaan SDM Kejaksaan. Pada tahun yang sama terbit pula SK No. 073 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan. Kemudian, ada pula SK No. 170/2000 tentang Diklat Pengawasan, SK No. 004/2002 tentang Diklat Pembentukan Jaksa Crash Program Tahun Anggaran 2002 dan SK No. X-230/2005 tentang Penyelenggaraan Diklat Pegawai Kejaksaan.

Menyusul SK, terbit pula sejumlah Surat Edaran, di antaranya Surat Edaran Jaksa Agung No. 007/A/JA/11/2004 tentang Mempercepat Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi. Surat Edaran itu juga mengharuskan jaksa menjaga citra dan wibawa selaku aparat penegak hukum.
Namun, karena peraturan dibuat untuk dilanggar, maka tak anehlah jika terkuak perilaku menyimpang sejumlah jaksa, di antaranya Jaksa Urip Tri Gunawan yang tertangkap tangan KPK seusai menerima suap senilai 6.600 dolar AS dari seorang kerabat dekat obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tapi, apa mau dikata, menurut Jaksa Agung Hendarman Supandji gaji Urip, yang tergolong jaksa madya, hanya sebesar Rp3,5 juta per bulan. Padahal, dia tinggal di Jakarta sejak tujuh bulan lalu khusus untuk menangani kasus BLBI setelah sebelumnya, menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Bali. ”Apa uang segitu cukup untuk tinggal di Jakarta? Kan tidak,” kata Hendarman.

Jumlah gaji untuk Urip itu tentu sangat kecil bagi seorang yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang menuntut tanggungjawab besar. Bayangkan, Urip harus menjadi kordinator untuk mengusut dana BLBI Sjamsul Nursalim yang nilainya mencapai Rp39 triliun itu.

Jaksa Agung sendiri, gajinya setara dengan menteri di kabinet yang saat ini gaji pokoknya sekitar Rp 19 juta. Ini ditambah dengan berbagai fasilitas dan protokoler negara.

Seorang pejabat Kejagung mengungkapkan, gaji plus tunjangan seorang jaksa agung muda sekitar Rp 6,5 juta. Jumlah itulah yang diterima oleh JAM Pidsus Kemas Yahya Rachman yang menjadi penanggungjawab semua pengusutan korupsi di Gedung Bundar. Sementara, gaji di KPK yang sangat besar. Seorang ketua KPK sekitar Rp 43 juta, sedangkan wakil ketua Rp 39 juta.

Untuk level direktur di Kejagung gajinya sekitar Rp 5 juta. Direktur ini, setara jabatan yang dipegang oleh M. Salim yang menjadi direktur Penyidikan Pidsus. Di adalah atasan langsung dari Urip dan besok diperiksa. Gaji Salim ini jelas terlalu kecil dibandingkan gaji pejabat selevel dia di KPK yang mencapai 15 hingga Rp 30 juta.

Karena itu, Hendarman akan mengevaluasi sistem penggajian di lingkup kejaksaan. Dia mencontohkan, panitera pengadilan bergaji hingga Rp 7 juta per bulan. Sementara jaksa masih jauh di bawah itu. ”Prinsipnya, tidak ada jaksa yang mau menjadi pemeras,” ujarnya.

Anak Kampung
Siapa Jaksa Urip Tri Gunawan? Ia dilahirkan di sebuah desa yang bernama Kampung Canthel Kulon Rt 02 Rw 22, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan/Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di desa yang berslogan ASRI: Aman Sehat Rapi dan Indah.

Suasana dingin, sejuk, sepi, jauh dari hiruk pikuknya kota menambah kesan yang mendalam. Urip anak ketiga dari tiga bersaudara memang dikenal sebagai anak yang cerdas dalam keluarga. Menurut Siti, tetangga lainnya, semasa sekolah Urip dikenal sangat pandai dan selalu menduduki peringkat tiga besar di kelasnya.”Sejak kecil dia memang termasuk sosok anak yang cerdas,” ujar Siti.

Sudarto (64), ketua RT 02/22 Kampung Canthel Kulon, mengatakan jaksa Urip Tri Gunawan lahir dan dibesarkan di Sragen. Semasa kecil, Urip Tri Gunawan menempuh pendidikan di SDN 6 Sragen.Setelah itu,dia juga melanjutkan ke SMPN 1 Sragen dan SMA Sragen. ”Semasa muda, Urip Tri Gunawan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo,” kata Sudarto.

Di mata Sudarto, suami dari Rita Darmayanti adalah sosok yang jujur, tidak sombong, ramah, dan berbakti kepada orangtua. Urip Tri Gunawan, sambung Sudarto, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.”Kakak pertama bernama Urip Sri Maryati dan kakak keduanya bernama Urip Agung,” jelasnya.

Rumah tempat tinggal di Sragen, yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup Urip kecil hingga muda, saat ini hanya ditempati ibu kandung Urip, Ny Sugiono dan Urip Agung, kakak keduanya. Sedangkan Sugiono, ayah kandungnya, telah meninggal dunia. Setelah menjadi jaksa di luar daerah, sebenarnya Urip Tri Gunawan sering pulang kampung, menjenguk orangtuanya di Sragen.”Kalau hari-hari besar, pasti dia pulang meski hanya sebentar,” ujarnya.

Namun hubungan para tetangga tidak sedekat dulu, mengingat sudah jarang berkomunikasi. Meski sering pulang ke Sragen, ibu kandungnya juga sering ke Bali, untuk menengok anak bungsunya tersebut. sofyan hadi

Rita yang Gelisah
KABAR tertangkapnya sang suami oleh petugas KPK, kontan membuat Rita Damayanti gelisah dan mengajukan permohonan cuti selama satu minggu kepada atasannya. Ia beralasan agar bisa menjenguk suami yang menginap di Rutan Brimob Kelapa Dua, Depok.

Wanita asal pulau garam Madura, Jawa Timur, adalah jaksa fungsional di Kejari Gianyar, sekitar 40 km dari Kota Denpasar, Bali.Sedangkan Urip, asal Sragen, Jawa Tengah. Sebelum ditarik ke Jakarta, Urip pernah menjabat Kajari Klungkung, Bali.Sejak Urip direkrut ke Jakarta, pasangan ini hidup terpisah. Mereka bersatu kalau Urip ke Denpasar. Urip biasanya pulang ke Bali sekali dalam dua minggu. Rita juga sesekali menjenguk suaminya di Jakarta.

Kajari Gianyar, Tri Hastuti, mengatakan, Rita mengambil cuti mulai Senin (3/3) dengan alasan menjenguk keluarganya. Kepala Sub Pembinaan Kejari Gianyar, Dewa Sastradi, juga membenarkan kalau Rita sempat menemui dirinya untuk minta cuti seminggu. Keperluan cutinya hanya untuk mengurus anak di Jakarta. Saat minta izin, Rita tak menyatakan ingin menemui suami yang ditahan KPK. "Saya memang sengaja tidak menanyakan tentang suaminya yang sedang diperiksa KPK itu. Saya juga tak tahu apa-apa soal itu,'' ungkap Sastradi.

Rumah Urip mengombinasikan arsitektur tradisional dan modern. Pada pintu masuk, terpajang dua patung dwara pala. Banyak tanaman bonsai terpajang rapi di halaman rumah. Malah, di depan rumahnya ditanam cemara bonsai tingkat tiga, sehingga mengesankan keasrian rumah tersebut.

Mobil Honda Civic Silver dengan nopol DK 440 MA yang biasa dikendarai Rita masih terparkir di halaman rumah. Di dalam mobil terlihat topi seragam jaksa. Di garasi rumah Urip terdapat tiga mobil. Selain Honda Civic Silver, juga terparkir Cherokee dan Taft. Mobil yang dikendarai Urip saat ditangkap di depan kediaman obligor BLBI Sjamsul Nursalim di Jakarta Selatan juga berpelat Bali. Mobil dengan nomor polisi DK 1832 CF itu jenis Kijang Innova LGX.  sofyan hadi

Sumpah Jaksa
“Saya bersumpah/berjanji:
· bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.
· bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, professional, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.
· bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya.
· bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.
· bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”

Asal Hendarman Senang!

Atasan mana yang tidak marah, ketika anak buahnya melakukan pekerjaan atas dasar ABS alias Asal Bapak Senang. Inilah yang dialami Jaksa Agung Hendarman Supandji ketika anak buahnya membuat laporan Asal Hendarman Senang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam setiap kesempatan memberikan wejangan selalu mengingatkan kepada para pembantunya untuk tidak membuat laporan ABS. Alasannya, dengan memberikan informasi yang sebenarnya, diharapkan dapat lebih memberikan informasi akurat dan apa yang terjadi sebenarnya.

Namun, apa mau dikata, anak buah SBY, Jaksa Agung Hendarman Supandji malah menjadi korban anak buahnya. Dia merasa dibohongi, karena sebelumnya sudah mengecek langsung apakah kasus BLBI ada indikasi melawan hukum ke tim 35. Namun ke-35 anggota tim jaksa itu menjawab belum menemukan perbuatan melawan hukum. Itulah sebab, Hendarman juga meragukan apakah uang suap senilai Rp6 miliar hanya diterima seorang diri oleh Urip Tri Gunawan.

"Bagi mereka yang terlibat, saya tidak akan beri ampun," tegas Hendarman dengan nada meninggi dan sempat menetesekan air mata, dalam jumpa pers yang didampingi Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Wisnu Subroto dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) MS Rahardjo di Gedung Utama, Kejagung, Jakarta, Senin (3/3) pekan lalu.

Itulah sebab, SBY langsung kaget ketika bangun tidur membaca koran yang isinya tentang penangkapan Jaksa. "Presiden mengikuti berita ini sejak bangun dan baca koran pagi hari tadi mengenai dugaan penangkapan Jaksa dalam penyuapan atau apapun itu," ujar juru bicara presiden Andi Malarangeng.

Meski demikian, lanjut Andi, memperlihatkan dalam pemerintahan SBY tidak ada yang kebal hukum termasuk penegak hukum. "Mana ada zaman dulu penegak hukum bisa ketangkap tangan," jelasnya.

Bagi pemerintah, atas tertangkapnya Urip semoga bisa menjadi pelajaran dan menciptakan efek jera dalam pemberantasan korupsi. "Ini adalah kemajuan dan bisa menciptakan efek cegah siapapun tidak kebal hukum bagi siapapun yang melakukan tindakan yang termasuk kategori korupsi," tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Nadrah Izahari menyatakan, track record Jaksa Agung Hendarman Supandji yang dianggap baik, dinilai telah dimanfaatkan 35 jaksa penyelidik kasus BLBI. Maka itu, Hendarman diminta jangan terlalu percaya kepada 35 jaksa tersebut.
"Jaksa Agung bahkan dimanfaatkan oleh 35 jaksa ini (penyelidik BLBI) untuk melakukan perbuatan tercela," ujarnya

Sedangkan pakar hukum dari Universitas Indonesia, Rudy Satrio menyatakan, kasus Jaksa Urip merupakan cermin praktek pemerasan oknum berbaju lembaga terhadap korporasi.”Dimana obligor BLBI jadi objek tak berdaya,” tegasnya.

Itulah sebab, Indoenesian Corruption Watch (ICW) mendesak dilakukan perombakan manajemen internal di Kejaksaan Agung. Desakan ini muncul terkait mencuatnya kasus jaksa Urip yang menerima suap dari seseorang bernama Artalyta Suryani.

"Kami mempertanyakan efektifitas kerja kejaksaan dari atasan pada bawahan," kata Koordinator Divisi Hukum ICW, Emerson Yuntho.

Emerson menambahkan, kasus suap terhadap kejaksaan merupakan noda hitam di lembaga jaksa tersebut. Kasus ini juga menandakan manajemen di tubuh kejaksaan yang kurang berjalan baik. "Contohnya kasus SP3 BLBI. Kita tetap desak buat suatu peniliaian tim, apakah layak atau tidak, minimal itu harus dilakukan," jelasnya.

Sebagai salah satu contoh dilakukannya perombakan manajemen internal, Emerson menyebutkan dengan meminta mundur Jampidsus Kemas Yahya Rahman. "Kita memang belum bisa sampaikan Kemas terlibat. Tapi dia harus bertanggungjawab," cetus Emerson.

Sedangkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prija Djatmika mengemukakan, institusi penegak hukum saat ini telah terinfeksi virus korupsi yang kian kronis. Unsur-unsur dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) mulai kepolisian, kejaksaan, kehakiman sampai lembaga pemasyarakatan (lapas), bahkan termasuk profesi pengacara, tak ada yang bersih dari praktik korupsi yang dilakukan para oknumnya. Bahkan lanjutnya, tak mau ketinggalan Komisi Yudisial, yang semestinya mengawasi kinerja dan kehormatan hakim pun, oknumnya ada yang korup.

Ditambahkannya dalam semua unsur SPP itu, semua subsistemnya sudah menyuguhkan oknum pelaku korupsi untuk disidangkan. Baik oleh peradilan tindak pidana korupsi maupun peradilan umum.”Oknum polisi yang disidangkan karena kasus korupsi sudah tak terhitung jumlahnya,” kata Prija. Bahkan kata dia, terhadap oknum pejabat berpangkat Komisaris Jenderal sekalipun.

Dijajaran kejaksaan, lanjutnya, Jaksa Urip Tri Gunawan bukan orang yang pertama dalam sejarah pretik korupsi di lembaga ini. Masih ingat dalam ingatan baru beberapa bulan lalu, vonis untuk oknum-oknum jaksa yang dituduh korupsi dalam praktek Jamsosterk diputus hakim. Sementara di lembaga kehakiman, pratik jual beli perkara sudah merambah sampai ke Mahkamah Agung (MA).

Bukan hanya di meja-meja oknum hakim agung yang terhormat , tetapi juga di meja panitera dan staf adminitrasi.”Negosiasinya pun bisa dilakukan di parkir mobil,” seraya mengingatkan kasus suap di MA oleh oknum pengacara pengusaha Probosutdjo?Ada sinyalemen dalam penangkapan Urip dan Artalyta Suryani seorang pengacara berada di dalam tempat kejadian perkara.

Untuk itulah, Ketua MPR Hidayat Nurwahid segera menagih janji Jaksa Agung Hendarman Supandji. Hendarman berniat membuka kembali kasus BLBI, jika kasus dugaan suap yang melibatkan Jaksa Urip Tri Gunawan itu terbukti.

"Saya mengingatkan jika memang ada kaitannya, atau terbukti itu jaksa agung harus membuka kasus itu itu kan merupakan suatu janji," ujar Hidayat.

Menurut Hidayat, penangkapan ketua tim jaksa BLBI itu telah mencoreng citra penegakan hukum di Indonesia. Satu-satunya jalan untuk memperbaikinya dengan berkomitmen pada kebenaran. Dalam hal ini, lanjut Hidayat, Hendarman harus memenuhi janjinya untuk membongkar kasus yang telah dihentikannya, dua hari sebelum Urip ditangkap.

"Jika itu dilakukan maka penegakan hukum kita belum separah yang kita bayangkan. Tapi kalau dia tidak melaksanakan janjinya, itu menandakan penegakan hukum indonesia berada di lampu merah," tandasnya.

Hidayat pun mengingatkan KPK untuk melakukan kerjanya semaksimal mungkin dalam kasus yang turut menyeret orang dekat Syamsul Nursalim, Artalyta Suryani, sebagai tersangka. "Saya harap KPK tidak kepalang tanggung," imbuhnya.

Apreasi dukungan pun diberikan mantan Presiden PKS ini untuk lembaga pimpinan Antasri Azhar itu. Peran KPK dalam membongkar kasus suap BLBI ini harus didukung penuh. "Secara prinsip saya mengapresiasi kerja KPK, tentu saja basisnya pada asas praduga tak bersalah dan asas-asas bukti," tandasnya

Namun, Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung, Syamsu Djalal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut tuntas dan transparan dugaan suap atas mantan jaksa yang menangani kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Urip Tri Gunawan, termasuk memeriksa semua jaksa yang menangani kasus BLBI tersebut.

"Dalam penyelidikan kasus BLBI dan keluarnya SP3 kasus BLBI tersebut, Urip Tri Gunawan adalah jaksa penyidik yang menanganinya. Kalau ia ditangkap KPK dengan dugaan menerima suap, tentu pemeriksaan tidak hanya sampai ke Jaksa Urip saja, tetapi harus ke semua tim kejaksaan yang menangani kasus BLBI itu," katanya.

Ditambahkan Syamsu Djalal, penangkapan jaksa itu semestinya dijadikan "titik masuk" untuk menyelidiki tuntas pengeluaran SP3 kasus BLBI atas obligor Bank Central Asia (BCA) dan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)."Dengan penuntasan kasus dugaan penerimaan suap itu maka akan diketahui apakah penerimaan uang itu berkaitan dengan penghentian penyelidikan kasus BLBI atau tidak. Kalau berkaitan, apakah Jaksa Urip bertindak sendiri atau atas perintah? Jadi semua harus tuntas dan transparan pemeriksaannya," katanya.

Dia juga menyatakan keheranannya kalau transaksi berlian sampai mencapai US$660 ribu menggunakan uang kontan, karena biasanya pembayarannya, apalagi jika jumlah miliaran rupiah, menggunakan jasa bank.  sofyan hadi

Hakim Agung Vs Hakim Negeri

Wajah hukum kita kembali tercoreng menyusul terkatung-katungnya eksekusi Gedung Aspac (sekarang berganti nama menjadi Century Tower) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Adu kuat mempengaruhi hakim pun terjadi?

Surat bernomor W10-U3.HT.04.10.051.648 dan W10-U3.HT.04.10.051.649 tertanggal 11 Februari 2008 telah dilayangkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Zahrul Rabain kepada aparat kepolisian, Walikota, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Tramtib, Camat serta Kepala Kelurahan yang berada di Jakarta Selatan. Isinya tentang pemberitahuan eksekusi pengosongan lanjutan Gedung Aspac (sekarang berganti nama menjadi Century Tower) di Jalan Rasuna Said, Kav. X2 No. 4, Kuningan, Jakarta Selatan, pada tanggal 18 Februari 2008.

Namun, belum lagi persiapan dimulai, pada tanggal yang sama, Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa, yang dua hari kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung, menyampaikan surat bernomor 10/Tuada.Pdt/II/2008 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tembusan ke Ketua PN Jakarta Selatan, yang isinya agar menunda pelaksanaan eksekusi dengan sejumlah alasan yang dituliskannya. "Ya pelaksanaan eksekusi kita tunda karena ada surat dari Tunda MA," kata Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Zahrul Rabain.

Namun Zahrul menolak pandangan bahwa surat Wakil Ketua MA itu adalah bentuk intervensi terhadap keputusan pengadilan. "MA memang punya hak untuk mengawasi pengadilan, jadi surat seperti itu wajar saja," katanya.

Sejak itulah perkara perkara perdata antara PT Bumijawa Sentosa dan pengelola gedung Aspac PT Mitra Bangun Griya kembali terkatung-katung. Ada kesan, hakim agung melakukan intervensi terhadap wewenang hakim pengadilan negeri.

Protes pun terjadi. Sejumlah orang yang tergabung dalam Garda Republik pada Rabu (20/2) kemudian mendatangi Gedung MA. Merek memprotes tindakan Hakim Agung Harifin A Tumpa yang telah melakuka intervensi terhadap rencana eksekusi Gedung Aspac. ’’Mahkamah Agung agar dibersihkan dari oknum-oknum yang membekingi para mantan pemilik bank eks penerima BLBI,’’ kata Koordinator Aksi Herlambang Wibowo.

Pelapor sekaligus pemohon eksekusi, David ML Tobing juga tak tinggal diam. Dia menilai Harifin telah melakukan penyalahgunaan kewenangan saat menghalangi eksekusi dari putusan yang sudah berkekuatan mengikat. "Kecurigaan kami dengan penundaan eksekusi ini adanya perlakukan istimewa dari termohon eksekusi," kata David kepada Tabloid Sensor.

Ditambahkan David, selaku kuasa hukum PT Bumijawa Sentosa, pihaknya merasa telah dirugikan atas tindakan Harifin tersebut karena gedung Aspac gagal dieksekusi. "Lembaga peradilan tertinggi itu kan seharusnya menjunjung hukum dan membela pencari keadilan," tegasnya seraya meminta agar Bidang Pengawasan MA memeriksa Harifin dalam kasus tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kabiro Hukum dan Humas MA Nurhadi membantah MA telah melakukan intervensi dengan adanya surat tersebut. "Surat itu dikirimkan atas dasar saran saja karena ada perkara lain yang berkaitan dengan putusan sengketa gedung itu sedang berproses kasasi juga," jelasnya.

Sayangnya Harifin tidak bisa ditemui saat Tabloid Sensor menyambangi gedung Mahkamah Agung, Rabu (20/2) sore.”Bapak tidak ada di tempat sedang ada pertemuan di Bali,” kata seorang staf bernama EkoYulianto.

Lagi-lagi kuasa hukum PT Bumijawa Sentosa tidak terima dengan alasan penundaan oleh hakim agung. ”Memang yang kalah selalu bikin gugatan dengan tujuan menghalang-halangi eksekusi,” kata David.

Diutarkannya keputusan menunda eksekusi yang dilancarkan pihak Mahkamah Agung merupakan alasan yang tak masuk akal. ”Tidak bisa dijadikan alasan, buat apa diputus kalau tidak bisa dijalankan,” katanya dengan nada kesal.

Menurut David, perkara yang dimaksud Mahkamah Agung adalah gugatan pembatalan jual beli dari BPPN kepada PT Bumijawa Sentosa. Gugatan dilakukan oleh PT Mitra Bumi Griya (penggelola Century Tower). ”Andai perkara ini menang, uangnya masuk ke kas negara bukan beralih ke pihak penggelola,” jelasnya.

Dirinya bersedia memenuhi panggilan apabila Mahkamah Agung memanggilnya. ”Saya siap dipanggil untuk buka-bukaan (kasusnya),” jawabnya.

David juga menduga ada perlakukan istimewa yang dilakukan pihak Mahkamah Agung kepada PT Mitra Bumi Griya. ”Ada perlakuan istimewa kepada termohon eksekusi melalui kuasa hukum Lucas dan rekan,” katanya.

Namun, saat Tabloid Sensor mengkonfirmasi tentang tudingan miring yang diarahkan kepada Lucas kuasa hukum PT Mitra Bumi Griya perihal terbitnya surat penudaan ekseskusi, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Menurut seorang petugas keamanan yang tidak bersedia ditulis jatidirinya di Kantor Lucas & Patners gedung Metropolitan I. ”Bapak lagi keluar kota sejak dua hari lalu,” tanpa menjelaskan lebih lanjut seraya meminta papan nama di tempatnya bekerja tidak ditulis, ”Saya minta jangan ditulis, saya malas di panggil pihak Polda Metro Jaya.”

Sementara itu, pihak pengelola gedung Aspac, PT Mitra Bumi Griya (penggelola Century Tower), tidak ada satu pun yang mau memberikan keterangan. Namun, diperoleh kabar, sejak Ketua PN Jakarta Selatan merencanakan eksekusi, penjagaan di gudang itu semakin ketat.

Sejauh ini, PT Mitra Bumi Griya seolah percaya diri, karena tetap menyewakan tempat. Selain itu, mereka juga sengaja memberikan tarif sewa khusus kepada tenan yang dianggap punya pengaruh, di antaranya memberikan ruang khusus kepada Partai Demokrat.

Dihubungi terpisah, Ketua Badan Arbitrase (BANI) Prof Dr Priyatna Abdurrasyid berpendapat surat Hakim Agung Harifin Tumpa itu jelas-jelas sebagai bentuk intervensi terhadap putusan pengadilan .”Surat MA itu membingunkan. Kami tahu keputusan MA itu bersifat final dan mengikat. MA tidak bisa menganulir apa yang sudah diputuskan,” kata Priyatna.

Adanya surat tersebut menunjukan bahwa pejabat MA tidak konsisten dan menimbulkan ketidakpastian hukum.”Saya tidak mengerti bagaimana mereka memandang hukum,” ucapnya.

Anggota Komisi III DPR Patrialis Akbar juga menyayangkan sikap Mahkamah Agung yang tidak konsisten dalam melaksanakan keputusannya yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menunda eksekusi Gedung Aspac. "Jika MA bermain-main dengan keputusannya, maka publik akan mencurigai MA main mata dengan para obligor. MA harus diingatkan bahwa kasus BLBI ini adalah kasus besar kasus besar yang perlu keseriusan dari MA," kata Patrialis.

Senada, Wakil Ketua Komisi III DPR Djuhad Mahja menegaskan, tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk tidak mengeluarkan perintah eksekusi. “Ini bentuk intervensi terhadap keputusan pengadilan,” katanya. sofyan hadi, mahadir romadhon

Skandal Lemari Arsip Rp4,5 Miliar

Aparat Pemprov DKI memang jago berhitung, apalagi kalau pelajaran tambah-tambahan. Itu sebab, lemari arsip (filling cabinet) seharga Rp15 juta di pasaran bisa disulap menjadi Rp22 juta per unit.

Mentang-mentang sedang berlangsung Konvensi PBB untuk Antikorupsi di Nusa Dua, Bali, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta obral kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Namum, di antara enam kasus yang diekspos, kasus dugaan korupsi pengadaan lemari arsip anti-api untuk lima wilayah di Jakarta lumayan menyita perhatian.
"Kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar atau total loss 30 persen dari anggaran," kata Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Harry Hermansyah.

Kasus tersebut bermula ketika pada tahun 2006 masing-masing Pemda Kodya se DKI Jakarta dan Biro Administrasi Wilayah (Adwil) Provinsi DKI Jakarta menerima anggaran Rp 2,5 miliar (total enam unit kerja Rp 15 miliar, red) dari APBD. Proses munculnya anggaran tersebut tidak prosedural karena anggaran itu muncul tanpa ada usulan.

Pelaksanaannya, kata Harry, juga diduga melanggar ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di mana panitia/kuasa pengguna anggaran menunjuk merek tertentu. Ketika ditanya apakah kejaksaan sudah menentukan tersangkanya, Harry mengatakan, "Kami masih akan mencari siapa-siapa saja yang paling bertanggung jawab atas kasus yang merugikan negara ini untuk dijadikan tersangka,"katanya.

Menurut Harry, bukti dugaan korupsi semakin jelas ketika Kota Madya Jaktim menetapkan CV Mahabani sebagai pemenang lelang dengan harga filing kabinet Rp 21.050.000 per unit dan Kota Madya Jakpus pemenangnya PT Landalo Sejati dengan harga Rp 21.825.000 per unit. Padahal, masih ada perusahaan lain yang sanggup memproduksi dengan harga jauh lebih murah, spesifikasi dan kualitas sama yakni PT Teleni dengan merk Okida Rp 14.000.000. Akibatnya terjadi selisih kerugiaan negara sekitar Rp 4,6 miliar,” katanya.

Ditambahkan Juru bicara Kejaksaan Tinggi, Mustaming, temuan indikasi korupsi itu muncul karena ada beberapa kejanggalan dalam dokumen pengadaan barang itu. Menurut dia, proses lelang sudah dilakukan dengan benar. Pemenangnya juga sah. Namun, "Beberapa peserta lelang yang namanya tercantum dalam daftar mengaku tidak pernah mengikuti proses pelelangan itu," ujar Mustaming.

Kejanggalan lainnya, pengadaan barang itu mengacu pada merek tertentu, yaitu Lareka. "Seharusnya mengacu pada kualitas, bukan merek," katanya.

Dijelaskan Mustaming, harga lemari yang mengacu pada merek itu senilai Rp 22 juta per unit. Padahal, untuk kualitas yang sama, harga itu mampu ditekan hingga Rp 14-15 juta per unit. "Ini menimbulkan kerugian, karena anggaran APBD jadi sangat besar," ujar Mustaming.

Lemari arsip anti-api itu diperuntukkan bagi kantor suku dinas, camat, dan lurah di tingkat kota madya. "Jumlahnya 600 unit. Seratus unit di tiap kota madya dan 100 unit di biro administrasi," katanya.

Kasus lama
Mendengar pihak kejaksaan serius membidk kasus dugaan korupsi lemari arsip itu, aparat Pemprov DKI pun panik.Mereka seakan-akan berdalih tak ada masalah selain mengaku telah diperiksa aparat kejaksaan. Hal ini tampak dari reaksi Kepala Biro Administrasi Wilayah (Adwil) Pemprov DKI Agus Salim Utut. Demikian juga panitia lelang, Tius Eveltino yang kini menjabat Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan Wali Kota Madya Jaktim. “Anggaran untuk pembelian filing kabinet tahan api di biro-nya hanya dialokasikan Rp 2,5 miliar. Jadi pengadaannya sudah ditender terbuka, diumumkan di media massa," kata Agus.

Sementara, Tius yang dihubungi membenarkan dan mengaku merupakan kasus lama setahun silam. "Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun sudah memeriksa tapi hasilnya tidak ada masalah. Nah, laporan BPK itu sudah saya kirimkan ke Kejati. Saya tidak tahu kalau yang di lima kantor kota madya," ucap Tius.

Gubernur DKI Fauzi Bowo pun bersikap pasrah. Untuk itu, dia mendukung aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi yang melibatkan aparatur Pemprov DKI Jakarta. Proses hukum tersebut juga dapat membantu mewujudkan komitmennya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

"Kalau ada aparat saya yang keliru, silakan diperiksa. tapi perlakuanya harus sesuai dengan peraturan perundangan. Saya ingin tekankan lagi, di mata hukum, siapapun sama kedudukannya," katanya.

Fauzi Bowo menegaskan, bila ada aparatnya yang keliru dan melanggar hukum, sudah pasti harus ada sanksi yang diberlakukan. Namun, sebelum dugaan korupsi itu terbukti secara hukum, semua pihak harus menghormati dan mengedepankan azas praduga tak bersalah.
Sebelumnya, Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI, Nur Alam Bakhir mengatakan, proses penyusunan anggaran memang sangat rawan dengan manipulasi. "Ini terjadi karena setiap anggota komisi tidak menandatangani draf anggaran yang disahkan. Yang menandatangani hanya Ketua Komisi dan Pimpinan Dewan," tandasnya.

Nur Alam Bakhir mengakui, pihaknya seringkali mendengar informasi adanya sejumlah penyerapan anggaran yang tiba-tiba muncul dan sarat dengan penyimpangan. Kalangan dewan, katanya, biasa menyebutnya sebagai anggaran siluman.

Namun, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim Fahmi Badoh menyatakan pesmis dengan kerja Kejati DKI Jakarta dalam mengungkap dugaan korupsi pengadaan lemari arsip ` yang merugikan negara sekitar Rp4,6 miliar. "Saya pesimis. Mafia peradilan masih banyak terjadi. Makanya harus dikontrol agar jangan sampai jadi proyek kasus saja," kata Fahmi.

Menurut Fahmi, praktik korupsi memang lazim terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa di birokrasi pemerintahan. "Modusnya, proyek-proyek tersebut dipecah menjadi kecil-kecil sehingga luput dari pengawasan," tukasnya.

Di sisi lain, Fahmi berpendapat, pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang seharusnya mengontrol penggunaan anggaran, juga seringkali tak mampu menjalankan perannya dengan baik. "Anggota dewan sering diberikan berbagai pelayanan oleh eksekutif, sehingga eksekutif dapat leluasa melakukan penyimpangan dalam berbagai proyek," katanya.

Sikap pesimis itu merupakan cambuk bagi Kejati DKI Jakarta. Apalagi, kasus lain seolah tak jelas rimbanya. Sebut saja kasus dugaaan korupsi pengadaan alat kesehatan RS Persahabatan tahun 2003 yang melibatkan anggota DPR Chudlary Syafii Hadzami sebesar Rp 8 miliar. Demikian pula kasus Ancolgate, yang hingga kini masih tetap menimbulkan pertanyaan besar. sofyan hadi

Prahara Jilid III

Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Prahara yang memalukan itu seolah siklus musiman setiap menjelang pergantian bos besar yang bermarkas di jalan Kebon Sirih.

Bagaikan air bah. Senin (28/1) siang itu, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah sama sekali tidak menyangka apabila KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar. Dia sangat terkejut, sehingga semalaman tak bisa tidur barang sekejap.

Niat KPK mengumumkan tersangka kasus dugaan penyelewengan dana YPPI memang tanpa kompromi. Setelah didahului dengan keterangan singkat Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah, yang menjelaskan bahwa hasil rapat pleno KPK pada Jumat 25 Januari 2008 memutuskan Burhanuddin Abdullah bersama Direktur Hukum BI Oey Hoeng Tiong dan Kepala BI Cabang Surabaya, Rusli Simanjuntak sebagai tersangka, keesokan harinya, Ketua KPK Antasari Azhar yang mengumumkan secara gambling. “Saya sengaja datang dari Bali ke Jakarta untuk mengumumkan kasus ini,” alasan Antasari kepada wartawan.

Burhanuddin bukan Gubernur BI pertama yang menjadi tersangka. Pendahulunya, Syahril Sabirin, juga pernah menjadi tersangka dalam kasus cessie Bank Bali. Ketika itu, pada 5 Juni 2000 Syahril resmi jadi tersangka kasus tersebut. Ia dipersalahkan karena dianggap tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip perbankan.

Syahril sempat mencicipi penjara pada 21 Juni 2000. Pada 13 Maret 2002, ia divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, Agustus 2002, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membebaskan Syahril. Eks Gubernur BI, Soedradjad Djiwandono, sebelumnya juga pernah menjadi tersangka dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Prahara di Kebon Sirih itu mau tak mau mengganggu kredibilitas BI. Aroma politis pun menyeruak, karena Burhanuddin akan habis masa jabatannya pada 17 Mei 2008. Disebut-sebut, pria kelahiran Garut 10 Juli 1947 itu akan kembali mencalonkan sebagai Gubernur BI. Kans Burhanuddin cukup kuat.

Burhanuddin yang pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian di era kabinet Abdurrahman wahid selama 2 bulan itu dinilai memiliki prestasi yang cukup cemerlang. Ia bahkan pernah menerima gelar Gubernur Bank Sentral terbaik versi Global Finance Magazine. Burhanuddin mendapat gelar tersebut karena dinilai berhasil menjaga stabilitas makro ekonomi. Kini nasib dan jabatan dipertaruhkan sebagai konsekuensi tuduhan yang menyerang dirinya.

Ketua Ikatan Pegawai BI Dian Ediana Rae merasakan hal yang serupa. “Kami bangga memiliki pimpinan seperti dia. Dalam lima tahun ini dia memberikan pengarahan dan pencerahan kepada pegawai.Kita sudah mencapai stabilitas yang luas biasa. Kita sudah capai kebanggaan tersendiri dengan naiknya rating Indonesia,” kata Kepala Pinjaman Luar Negeri Direktorat Luar Negeri BI itu dengan suara bergetar.

Namun, apa kata Burhanuddin? Dia justru meminta seluruh jajaran pegawai mengutamakan profesionalitas kendati lembaga BI tengah menghadapi prahara. “Tak perlu merasa masygul, tak perlu menangisi kejadian ini,” katanya.

Kondisi ini tentunya sangat berbeda saat dia memberikan keterangan kepada wartawan di depan pintu masuk lift Gedung Utama BI, Selasa (28/1) petang. Kala itu dia hanya seorang diri sambil memegang kertas putih yang berisi ungkapan isi hati dihadapan para reporter media cetak dan televisi. Tak tampak para pejabat deputi senior yang mendampingi, lazimnya seorang petinggi di Bank sentral.Yang terlihat hanyalah petugas keamanan dalam dan beberapa staf lainnya.

Dengan suara lirih Burhanuddin mengingatkan, seluruh kebijakan BI merupakan keputusan dewan gubernur secara kolektif. “Bukan keputusan pribadi. Kebijakan untuk melakukan diseminasi bantuan hukum adalah kebijakan yang sangat diperlukan pada saat itu," kata suami dari Ike Yulianti itu lirih.

Ternyata bukan hanya wartawan yang penasaran dengan pernyataan orang pertama di bank sentral, tetapi juga beberapa pegawai BI. Sebagian dari mereka terlihat memenuhi balkon di lantai dua. Lainnya, rela ikut berdesakan dengan wartawan untuk mendengar pernyataan langsung dari atasannya. Beberapa dari mereka mengaku tidak percaya, sebab Burhanuddin merupakan sosok pemimpin yang baik dan humoris. "Saya baru tahu sekarang. Kenapa kok ada konferensi pers di sini (lift-red). Saya penasaran dan kaget. Enggak nyangka. Kok bisa?" kata seorang di antara mereka.

Dijelaskan Ketua KPK Antasari Azhar, selain menentukan tiga tersangka dari BI, KPK sudah menemukan indikasi keterlibatan sejumlah anggota dewan. Setidaknya, sudah ada dua anggota DPR yang terindikasi. "Ini proses penyelidikan, sebelum pro-yustisia," kata Antasari seraya menyebut inisial anggota legislatif itu AZA dan HY. Dia berharap, dari penyidikan tiga tersangka yang sudah ditetapkan, akan tersingkap tersangka lainnya.

Namun, Antasari tetap bungkam mengenai substansi penyelidikan dan penyidikan. Dia khawatir, substansi ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kasus ini. "Saya untuk sementara tidak membuka substansi karena jangan sampai penyidikan kita akan terganggu. Orang menghilangkan barang bukti. Kalau memang ada kejadian demikian, akan saya tindak," ujarnya.

Sementara itu, Badan Kehormatan DPR, yang juga menyelidiki keterlibatan anggota Dewan, berencana bertemu dengan KPK pekan ini. Setelah mendapat data dari KPK, Badan Kehormatan segera memanggil anggota Dewan yang diduga menerima aliran dana Bank Indonesia. "Ada 16 orang yang menerima, sembilan di antaranya masih aktif di DPR," kata Gayus Lumbuun, Wakil Ketua Badan Kehormatan.

Gayus juga mengungkapkan dana yang mengalir ke anggota Dewan Rp 28,5 miliar, bukan Rp 31,5 miliar. "Ada Rp 3 miliar yang missing yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan," katanya.

Dicekal
Selain menetpkan tiga pejabat BI tersangka, KPK juga telah mengirim surat kepada Dirjen Imigrasi. Namun, sekalipun dicekal tidak lantas membuat ruang gerak menjadi terbatas.“Hanya kalau dia pejabat penting bagi negara. Itupun hanya beberapa hari sesuai dengan tugasnya dan hanya berlaku di kasus tertentu," ungkap Direktur Penyidikan dan Penindakan Dirjen Imigrasi, Syaiful Rachmat.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Indef Aviliani mengatakan, keputusan KPK sangat bernuansa politik karena terkait dengan jadwal pemilihan Gubernur BI yang baru. "Keputusan KPK ini jelas sangat politis karena bertujuan menjegal Burhanuddin untuk maju menjadi Gubernur BI lagi," katanya.

Aviliani menyayangkan keputusan yang dibuat KPK ini karena persoalan hukum sebaiknya tidak lagi dikait-kaitkan dengan kepentingan politik yang membuat semua tatanan hukum di negara ini menjadi sangat lemah. "Saya tidak menutup mata bahwa kasus aliran dana ke DPR itu memang terjadi, tetapi jangan dijadikan sebagai alat permainan politik untuk kepentingan tertentu. Sebab kalau mau dibandingkan, hampir semua Departemen dan lembaga negara ini juga memberikan dana kepada DPR untuk berbagai kepentingan," ujarnya.

Sedangkan pengamat hukum dari UI Romli Atmasasmita berpendapat KPK harus konsisten dengan keputusan penetapan Burhanuddin sebagai tersangka, dengan melengkapi keputusannya itu dengan alat-alat bukti yang kuat.

"KPK harus bekerja sesuai prosedur, aturan main yang benar dan bukti-bukti yang kuat sehingga proses hukum bisa tuntas. Kalau ternyata nanti di pengadilan kalah karena bukti yang lemah, dugaan kita bahwa kasus ini hanya dipolitisir itu menjadi benar," katanya.

Romli mengaitkan hal ini pada aturan dalam UU nomor 3/2004 tentang BI yang menyebutkan bahwa Gubernur BI tidak memiliki wewenang dalam setiap keputusan yang dikeluarkan BI karena kebijakan diputuskan oleh Dewan Gubernur melalui Rapat Dewan Gubernur BI. "Kalau KPK menyatakan Burhanuddin bersalah berarti seluruh Dewan Gubernur juga bersalah, sementara KPK hanya menetapkan Burhanuddin saja bersama Rusli dan Oey," katanya.

Selain itu, pada pasal 55 KUHP juga disebutkan mengenai fakta penyertaan, sehingga semua pejabat BI yang ikut menandatangani keputusan rapat mengenai pengeluaran dana itu seharusnya juga menjadi tersangka. "Anggota Dewan Gubernur yang tandatangan seperti Aulia Pohan, Anwar Nasution, dan Maman Sumantri seharusnya juga jadi tersangka. Jadi KPK harus buktikan ini bukan kasus yang dipolitisasi," ungkapnya.

Sayang, orang-orang yang disebut-sebut ikut rapat membantah. KPK pun masih terus melakukan pemeriksaan terhadap mereka, termasuk menunggu mantan Gubernur BI Soedradjat Djiwandono pulang dari Singapura. Ini artinya, prahara itu masih menyimpan api dalam sekam. sofyan hadi

Melawan Beking SPBU

Pekan terakhir ini, nama Sarwo Handayani selalu mencuat ke publik. Setelah sempat menjadi sasaran kemarahan pedagang bunga Barito, kali ini dia akan melawan beking beking SPBU yang berdiri di jalur hijau.

Sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pertamanan di ibukota Jakarta, nama Sarwo Handayani memang tenggelam dengan pejabat yang berkantor di tempat yang menjanjikan naik jabatan lebih cepat. Kalaupun sempat muncul, itu juga karena terkait dengan puluhan pohon di kawasan Cikini-Imam Bonjol yang ditebang tanpa izin atau polemik pembongkaran Stadion Menteng.

Tapi itu dulu, ketika di bawah komando Gubernur Sutiyoso. Kini, saat dia diberikan kesempatan oleh Gubernur Fauzi Bowo untuk meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta, menyusul telah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Yani langsung menggebrak.

Terbukti, dia tanpa ampun menggusur kios pedagang di Taman Ayodya (taman di Jalan Barito, Jakarta Selatan), sekalipun dalam praktiknya terjadi bentrok dan protes dari para pedagang. Diplomasinya kepada media, pembongkaran itu untuk mengembalikan fungsi Taman Ayodya sebagai salah satu ruang terbuka hijau dan sebagai daerah resapan air.

Belum reda amarah pedagang bunga Barito, awal pekan lalu (21/1) di Balaikota Jakarta, Ibu Yani menyatakan pada 2008 akan menertibkan 27 stasiun pengisian pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berada di jalur hijau. Langkah penertiban sejumlah SPBU tersebut terkait dengan rencana untuk penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di ibukota.
"Sejumlah 27 SPBU tersebut akan ditutup iZin operasinya. Setelah itu kita alihkan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau," katanya serius.

Ia menjelaskan, untuk menertibkan 27 SPBU tersebut pihaknya telah mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar dalam RAPBD DKI 2008. "Kita telah ajukan dana Rp2 miliar dari Rp15 miliar yang diminta, nanti berapa besarannya tergantung pengesahan APBD 2008," ungkapnya.

Lahan 27 SPBU tersebut, menurutnya, milik Pemprov DKI. Alih fungsi 27 SPBU itu sendiri merupakan salah satu upaya Pemprov DKI untuk menambah RTH di ibukota. Saat ini luas RTH di ibukota baru 9,6 persen dari total luas wilayah ibukota, sedangkan Pemprov DKI sendiri menargetkan RTH di ibukota seluas 13,9 persen dari total wilayah DKI.

Rekan Yani, Kepala Dinas Pertambangan DKI Peni Susanti sekali tiga uang. Dia menegaskan akan lebih dulu membongkar SPBU di Jalan Raya Achmad Yani, Jakarta Timur. Selain itu, saat ini ada dua SPBU yang sudah dikosongkan peralatannya oleh pemilik, dan tinggal alih fungsi menjadi RTH yaitu SPBU di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan dan kawasan Cilincing, Jakarta Utara.
Sementara SPBU yang ada di sepanjang Jalan Thamrin-Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, Lapangan Ros Tebet sedang dilakukan berita acara pemindahan.

Peni mengakui, Pemprov DKI tidak pernah memberikan perijin kepada para pemilik SPBU itu, mereka hanya kontraknya langsung dengan Pertamina dan kami hanya mendapat bagian dari PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor). Saat ini terdapat 276 SPBU, dan sekitar 200 SPBU milik PT Pertamina.

Reaksi keras
Sontak, setelah semua media melangsir berita pembongkaran SPBU, reaksi keras pun mencuat. Selain dari pemilik (yang melakukan silent operation) SPBU yang berdiri di jalur hijau, para beking pun mulai ambil ancang-ancang. Desas-desus yang beredar, rencana pembongkaran itu akan sulit karena akan diganjal oleh anggota dewan. Kabar lain, kedudukan Yani sebagai kepala dinas juga terancam.

Ketika rumors ada ancaman dari para beking, Yani malah tak gentar. Dia seolah-olah akan melawan, karena merasa benar. “Saya tidak takut siapapun beking di belakang pemilik SPBU itu. Siapapun dia, saya akan bongkar,” jawabnya kepada Tabloid Sensor.

Sebelumnya, Yani menjelaskan, dua di antara SPBU yang akan digusur sedang proses hukum di PTUN. “Yakni yang ada di Jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Proses hukum dari 2007, makanya program belum bisa dilaksanakan," ungkapnya.

Selain itu, imbuhnya, dari seluruh pemilik SPBU yang berdiri di jalur hijau itu, jika ada hak, Pemprov akan mempersiapkan penggantinya di lokasi lain atau dengan memberikan ganti rugi.
Yani juga menolak adanya anggapan melakukan tebang pilih. Prinsipnya, seluruhnya telah melalui pertimbangan matang, namun bukan berarti tebang pilih. "Jadi masalah hukum ini yang kami pertimbangkan," ungkapnya.

Seperti diketahui, rencana Pemda DKI membongkar SPBU di jalur hijau sudah bertahun-tahun dilakukan. Namun, sekian tahun itu pula terhambat. Malah, beberapa tahun lalu terungkap surat anggota dewan yang merekomendasikan keberadaan SPBU tersebut.

Menurut Sofyano Zakaria, juru bicara Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Jakarta, rencana penggusuran itu perlu dikaji ulang. Sebab, SPBU itu ada izinnya, dan tidak semua tanah yang ditempati SPBU itu milik pemerintah daerah.

Kontribusi SPBU itu juga cukup signifikan, terutama memberikan pemasukan daerah dan ketersediaan bahan bakar minyak. "Nggak usah dibongkar. Kami siap mengganti kompensasi jalur hijau di lokasi lain," ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhayar mengatakan alokasi dana untuk penertiban SPBU di jalur hijau ditolak dengan alasan tidak akan terserap. “Dalam rapat dengan eksekutif timbul persoalan dimana Pemprov DKI Jakarta tidak mampu membuktikan jalur hijau yang diduduki SPBU tersebut milik DKI,” kata Muhayat.

Menurut dia, jalur hijau yang diduduki SPBU merupakan milik pribadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran pajak. Bahkan ada yang sudah menempati lahan tersebut sejak tahun 1954. Selain itu, lanjut dia, Biro Perlengkapan pun tidak memiliki data apapun mengenai bukti kepemilikan Pemprov DKI Jakarta bahwa tanah bangunan SPBU yang berada di jalur hijau itu adalah milik DKI.

Muhayar mengatakan SPBU di jalur hijau tidak bisa ditertibkan. Selain memiliki kontrak kerja sama dengan Pertamina, mereka juga telah memenuhi kewajiban membayar pajak. Dana Rp200 juta tidak cukup untuk menertibkan satu SPBU. Harusnya SPBU itu diberi ganti rugi. “Coba bayangkan berapa nilai tanah di sana seperti di Thamrin, bisa miliaran,” tuturnya.

Sedangkan Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Achamd Husein Alaydrus berkata lain. “Siapapun pemiliknya atau bekingnya, baik itu orang kuat, orang hitam, orang putih, kalau memang SPBU itu melanggar dan meyerobot jalur hijau harus segera dibongkar,” katanya dengan nada tinggi.

Itu sebab, Husein Alaydrus pesimis SPBU bermasalah itu bisa dibongkar mengingat Pemprov DKI selama ini selalu plin plan dan tidak konsekuen dalam menjalankan peraturan. “Saya rasa Dinas Pertamanan tidak mampu melaksanakan rencana itu, karena mereka takut berbenturan dengan orang orang kuat, sehingga rencana pembongkaran hanya tinggal rencana dan SPBU nakal itu akan terus beroperasi,” katanya seraya berandai-andai, ”Kalau pun terjadi pembongkaran, saya yakin bukan SPBU milik orang kuat.”

Di tempat terpisah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengungkapkan, sedikitnya 16 komunitas atau usaha kecil akan tergusur untuk proyek pembangunan dan pengembalian fungsi ruang terbuka hijau.Mereka adalah pasar dan hunian di kolong rel KA di Jalan Probolinggo, Menteng, dan di kolong rel KA Gambir, Jakarta Pusat.Selain itu, pedagang di dalam Taman Ayodya, Jakarta Selatan; pedagang dan penghuni taman di Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara; warga di Jalan Bambu 25 RT 007 RW 04, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur; dan hunian di sisi utara Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Apa pun reaksi yang muncul, Yani yang merupakan anak dari seorang pegawai negeri, bertitel insinyur dari jurusan Arsitektur ITB, mengabdi sebagai PNS di Bappeda. selama 20 tahun, pernah menjadi Kepala Biro Administrasi Sarana Perkotaan selama 2 tahun lalu diangkat menjadi Kepala Dinas Pertamanan sejak 2004, digadang-gadang bakal menjadi salah satu deputi di bawah komando Fauzi Bowo. Apa benar? mangontang silitonga

32 SPBU Itu
1. SPBU Nomor 31-10301 Jalan Diponegoro, Senen
2. SPBU Nomor 31-10302 Jalan Tanah Abang Timur, Gambir
3. SPBU Nomor 31-12101 i Jalan Sudirman (sisi Barat Hotel Sultan)
4. SPBU Nomor 34-10301 Jalan Gereja Theresia, Menteng
5. SPBU Nomor 34-10302 Jalan Sumenep, Menteng.
6. SPBU Nomor 34-10303 Jalan Kwitang Raya (sisi Barat) Senen
7. SPBU Nomor 34-10304 Jalan Kwitang Raya (sisi Timur) Senen
8. SPBU Nomor 34-10305 Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng
9. SPBU Nomor 34-10601 Jalan Dr Wahidin, Senen
10. SPBU Nomor 32-10102 Jalan Tanah Abang Timur, Gambir
11. SPBU Nomor 32-10701 Jalan Dr Wahidin, Senen Jakarta Utara
12. SPBU Nomor 31-13202 Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading
13. SPBU Nomor 34-14202 Jalan Yos Sudahrso, Koja
14. SPBU Nomor 34-14304 Jalan Enim-Tongkol, Tanjung Priok
15. SPBPU Nomor Jalan Cilincing Raya
16. SPBU Nomor 31-11402 Jalan Kyai Tapa, Grogol
17. SPBU Nomor 31- 11701 Jalan Daan Mogot Km 17, Kalideres
18. SPBU Nomor 34-11101 Jalan Hayam Wuruk (sisi Selatan)
19. SPBU Nomor 34-11102 Jalan Hayam Wuruk (sisi Utara) Taman Sari
20. SPBU Nomor 31-13102 Jalan Melawai Raya, Kebayoran Baru
21. SPBU Nomor 31-12103 Jalan Pakubowono VI (sisi Timur)
22. SPBU Nomor 31-12801 Jalan Tebet Timur Raya, Tebet
23. SPBU Nomor 31-12901 Jalan Sudirman (sisi Timur Atmajaya)
24. SPBU Nomor 31-12108 Jalan Suryo/Senopati, Kebayoran Baru
25. SPBU Nomor 34-12110 Jalan Mataram Timur (sisi Timur)
26. SPBU Nomor 34-12111 Jalan Mataram (sisi Barat) Kebayoran Baru
27. SPBU Nomor 34-12112 Jalan Pakubowono VI (sisi Barat)
28. SPBU Nomor 34-12803 Jalan Lapangan Roos, Tebet
29. SPBU Nomor 31-13601 Jalan Inspeksi Saluran Timur,
30. SPBU Nomor 34-13204 Jalan A Yani (sisi Utara) Pulogadung
31. SPBU Nomor 34- 13207 Jalan A Yani (sisi Selatan) Jatinegara

Misteri Tengah Malam

Suasana Jakarta, pada Jumat (11/1) petang hingga Sabtu (12/1) dini hari, tampak begitu tegang. Tak tanggung-tanggung, Presiden SBY yang sedang berada di Malaysia harus mengutus khusus Jaksa Agung Hendarman Supandji menemui Keluarga Suharto di RS Pusat Pertamina pada tengah malam. Apa pasal?

Ketika itu, tim dokter kepresidenan yang diketuai Mardjo Soebandono menyatakan, pada pukul 17.00, Jumat (11/1), pekan lalu, terjadi kegawatan, kesadaran menurun, pernapasan menurun 90/45 mmHg, sehingga dilakukan upaya tindakan demi kelangsungan hidup Pak Harto. Sejak itu pula kondisi kesehatan mantan presiden itu dinyatakan dalam kondisi sangat kritis.

Tanda-tanda Pak Harto akan mangkat semakin terasa. Hampir semua keluarga besar Suharto berkumpul, sementara para petinggi di negeri ini dan tamu penting lainnya silih berganti berdatangan. Samar-samar terdengar orang membacakan ayat suci dari kamar perawatan bos Supersemar itu.

Beberapa tamu penting mengatakan, semua sudah kumpul dan menangis. Namun, sekitar pukul 23.00, Jumat malam, Ketua tim dokter kepresidenan Mardjo Soebandono menegaskan, Pak Harto belum meninggal, sekarang ini kondisi tekanan darahnya 130/70 mmHg dengan alat bantu nafas ventilator dan alat menyedot cairan.

Manakala semua menunggu dengan was-was, sekitar pukul 00.30, Sabtu (12/1) dini hari, Jaksa Agung Hendraman Supandji. Mengenakan jaket putih, dia tampak turun dari mobil Toyota Camri bernopol B 2035 BS didamping pengawal yang menumpang mobil B 8651 AQ. Dia langsung bergegas masuk rumah sakit.

Satu jam kemudian, komanda korps Adhyakas itu keluar dan memberikan keterangan, datang atas petunjuk Presiden SBY yang sedang berada di Malaysia. Usulan yang diajukan telah disampaikan ke putri Soeharto, Mbak Tutut. “Tapi dia belum memutuskan saat ini. Ini kan kasus perdatanya, jadi tuntutan pemerintah bisa dipertemukan di suatu titik,” katanya.

Rupanya, tindakan Jaksa Agung itu disikapi keras oleh sejumlah pihak berpengaruh. Ada yang menyebutkan, pemerintah sengaja memanfaatkan suasana dengan menekan Keluarga Suharto untuk memberikan sebagian hartanya.

Pemerintah yang kebakaran jenggot terpaksa mengambil sikap. Seusai mempercepat pulang melawat dari Malaysia, Presiden SBY langsung menggelar rapat dengan tim dokter kepresidenan di Halim Perdanakusma. Siangh harinya, sekitar pukul 13.40, Presiden SBY kembali melakukan rapat kabinet terbatas di Cikeas, tampak hadir Jaksa Agung Hendarman Supandji, Mensesneg Hatta Rajasa, Menkopolkam Widodo AS serta Kapolri Jenderal Sutanto. Usai rapat, SBY mengatakan, “Beri kesempatan tim dokter mengatasi masalah kesehatan Pak Harto. Hentikan debat polemik dan silang pendapat yang kurang tepat untuk sekerang ini.”

Hendarman menjawab
Kehadiran tengah malam Jaksa Agung ke RSPP masih tetap menimbulkan misteri. Seolah tak ingin menjadi korban kesalahan, Hendraman Supandji akhirnya menjelaskan apa yang terjadi pada dini hari, 12 Januari 2008. Ia mentakana, kedatangnya ke rumah sakit berlogo kuda laut itu, beralaskan surat kuasa Presiden SBY sebagai pengacara negara (JPN). Dari pertemuan tersebut, ia mengaku diterima kelurga Soeharto antara lain Siti Hardiyanti Indra Rukmana dan Bambang Trihatmojo untuk menyelesaikan kasus perdata ayahnya.

"Saya memegang surat kuasa dari Presiden. Dalam pemikiran saya, penyelesaian kasus perdata Soeharto ya harus melalui koridor hukum," ujar Hendarman di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/1). Namun, seperti dituturkan Hendarman, respon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas permintaan keluarga Soeharto tidak ditanggapi pihak-pihak yang menerima Hendarman.

"Saya diterima Mbak Tutut, Mas Bambang Tri," ujarnya. Hendarman tidak mengetahui kenapa dirinya yang memegang surat kuasa Presiden Yudhoyono sehingga datang pada dini hari "dicuekin". Tampaknya, harapan keluarga Soeharto tidak sesuai atau tidak klop dengan respon Presiden saat Hendarman datang ke RSPP.

Hendarman tetap dingin menceritakan penerimaan tidak nyaman dari keluarga Cendana. Hendarman mengaku, tidak adanya komunikasi atau tanggapan dari keluarga Soeharto mungkin disebabkan karena belum ketemu saja. Penyelesaian kasus perdata Soeharto menjadi isu sendiri yang mengalihkan keraguan orang atas kondisi kesehatan Soeharto sesungguhnya. Semua pembela keluarga Soeharto lantas menyerang respon Presiden Yudhoyono untuk menyelesaikan kasus perdata Soeharto.

Padahal, inisiatif penyelesaian itu menurut mantan Wapres Try Sutrisno dan Wapres Jusuf Kalla datang dari keluarga Soeharto."Mungkin belum ketemu saja (antara harapan dan respon)," ujar Hendarman.

Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno membantah bahwa inisiatif untuk menyelesaikan kasus hukum perdata mantan Presiden Soeharto berasal dari keluarga Cendana. Ia menegaskan, inisiatif itu berasal dari dirinya pribadi.

Menurut Try, pernyataan ini ia sampaikan untuk menanggapi keterangan yang disampaikan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi yang hari Rabu menyebutkan inisiatif penyelesaian tidak berasal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melainkan dari keluarga Cendana. "Saya pandang perlu untuk menyikapi informasi ini supaya tidak simpang siur," ujar Try. Ia menceritakan, pada saat menjenguk Soeharto di Rumah Sakit Pusat Pertamina, ia bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Try, saat itu adalah momen yang baik untuk menyampaikan solusi penyelesaian masalah perdata Soeharto.

"Pada Jumat malam, saya menelepon Pak Jusuf Kalla di kediaman beliau. Saya telepon Pak Jusuf sudah lewat jam 12 malam. Saya katakan, Pak Jusuf dalam momen yang penting malam ini, yang berkaitan dengan masalah perdata Soeharto, saya mohon kiranya dapat dicari penyelesaian yang cepat dan baik. Pak Jusuf menjawab, baik Pak Try," tutur Try.

Selepas itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji datang ke RSPP. "Pak Jaksa Agung itu tidak mungkin datang sebagai pribadi, tetapi utusan dari pemerintah. Saya tidak persoalkan siapa yang mengutus. Tapi Jaksa Agung itu datang sebagai respons, bukan pemerintah berinisiatif, tetapi sebagai respons karena saya menelepon," papar Try.

Mengenai konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan, Try mengatakan, ide itu bukan dari dirinya. Tawaran itu datang dari pemerintah. "Jaksa Agung datang sebagai utusan dengan membawa misi untuk menyelesaikan perkara perdata, caranya dengan out of court settlement itu. Prinsipnya musyawarah dengan win-win solution," ungkap Try.

Dalam pertemuan antara Jaksa Agung dan putra-putri Soeharto, ujar Try, dia diminta mendampingi keluarga dan itu disetujui Jaksa Agung. Pertemuan itu hanya dihadiri Tutut, Sigit, Bambang, Titik, Mamiek, Tommy, Hendarman, dan dirinya. "Tidak ada orang lain, hanya itu yang ada dalam pertemuan itu," katanya.

Saat ditanya apa bentuk tawaran win-win solution yang diajukan Jaksa Agung, Try enggan menjelaskan. "Tidak terlalu di-breakdown, saya tidak mengikuti itu. Saya lupa, tetapi sampai di situlah," kata Try.

Selanjutnya, tambah Try, putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana atau akrab dipanggil Tutut, memberikan jawaban. "Mbak Tutut menjawab, dalam masalah ini Pak, terima kasih Bapak datang ke sini, namun kami tidak bisa mengambil sikap dan menjawab, mengingat kewenangan yayasan ini ada pada Pak Harto dan sekarang Pak Harto sedang kritis dan tidak memungkinkan untuk berkomunikasi. Padahal, dalam yayasan, kedudukan Pak Harto adalah sebagai pembina yang berwenang untuk memutuskan," tutur Try Sutrisno.

Optimistis
Meskipun tidak ditanggapi secara memuaskan oleh keluarga Soeharto saat datang ke RSPP, Jaksa Agung Hendarman Supandji optimistis upaya damai seperti diminta keluarga Soeharto dengan pencabutan gugatan pemerintah akan terwujud.

"(Penyelesaian itu) Bukan tidak ditanggapi. Belum ketemu saja (kesepakatannya)," ujar Hendarman setelah bertemu Presiden Yudhoyono di Istana Negara, Kamis (17/1).Hendarman menceritakan pertemuannya dengan keluarga Soeharto di RSPP, pekan lalu. "Saya ketemu Mbak Tutut, Mas Bambang, Mbak Titiek, dan Mas Tommy. Saya sampaikan, saya datang karena pegang surat kuasa dari Presiden. Saya menyampaikan, kalau ke sana itu (pencabutan gugatan) mekanisme hukumnya melalui out of court settlement. Itu adalah alternative dispute resolution," katanya.

Sementara itu kubu Soeharto menolak tawaran yang diajukan Jaksa Agung Hendraman Supandji. Kubu Soeharto yang diwakili tim kuasanya, menyatakan tidak akan ada perdamaian dengan pemerintah selaku pemberi kuasa bagi Jaksa Pengacara Negara (JPN) asal Kejagung. "Perdamaian nggak ada. Penyelesaian out of court settlement (di luar pengadilan) bisa kalau gugatan dicabut tanpa syarat," tegas kuasa hukum Soeharto, Juan Felix Tampubolon seusai persidangan gugatan perdata terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (15/1).

Ditegaskan Felix, pihaknya merasa yakin bahwa Pak Harto tidak bersalah dalam penggunaan dana Yayasan Supersemar. "Seperti yang disampaikan saksi ahli yang kita hadirkan tadi, bahwa laba bersih dari bank milik pemerintah yang disumbangkan ke Yayasan Supersemar bukan lagi menjadi keuangan negara," lanjutnya.

Sehingga, yayasan bisa menggunakan untuk beasiswa maupun investasi di berbagai perusahaan dengan tujuan mencari keuntungan. Sementara itu, koordinator JPN Dachamer Munthe menegaskan, perdamaian dengan kubu Soeharto masih bisa dilakukan. "Perdamaian bisa terjadi sampai palu diketok,”. Menurut Dachamer, perdamaian atau win-win solution memang diharapkan Kejaksaan dalam gugatan ini."Gugatan perdata, kan intinya tergugat mau bayar.

Kalau mereka mau bayar, damailah kita," lanjutnya. Kendati demikian, JPN tetap akan terus melanjutkan gugatan ini sepanjang tidak ada perdamaian atau surat kuasa dari pemerintah dicabut. "Lihat saja, sidang jalan terus. Kita yakin menang. Kalau tidak yakin, ngapain kita fight seperti ini," lanjut Dachamer. Sidang rencananya dilanjutkan Selasa pekan depan dengan agenda penyerahan bukti tambahan dari JPN. sofyan hadi

Detik-detik yang Menegangkan Itu
Kamis, 10 Januari 2008
10.00 - Presiden SBY bertolak ke Malaysia

Jumat, 11 Januari 2008
01.00 - Bambang Trihatmojo mengatakan kondisi Pak Harto masih lemah, namun masih bisa berkomunikasi dengan isyarat.
10.30 - Ketua tim dokter kepresidenan Mardjo Soebandono mengatakan kesehatan Pak Harto masih naik turun, sehingga belum bisa memastikan untuk memasang alat pacu jantung. Tim juga menemukan tanda-tanda awal infeksi di paru-paru Pak Harto.
11.30 - Sebanyak 15 orang keluarga korban pelanggaran HAM berunjuk rasa meminta agar proses hukum Pak Harto dituntaskan.
15.20 - Hutomo Mandala Putra menyampaikan ucapan terima kasih atas doa-doa yang dipanjantkan untuk Pak Harto. Dia juga mengatakan, keluarga masih memprioritaskan kesehatan Pak Harto dan belum memikirkan proses hokum dan lainnya.
19.00 - Beredar kabar Pak Harto dalam kondisi koma, seluruh keluarga Cendana telah berada di RSPP.
20.00 - Wapres Jusuf Kalla dan Mensesneg Hatta Radjasa mendadak mengunjungi Pak Harto di RSPP. Pengamanan sangat ketat, suasana di rumah sakit itu tampak tegang.
20.25 - Dilaporkan kondisi Pak Harto sudah kritis, seluruh peralatan medis sudah dilepas, hanya oksigen yang terlihat masih menempel di hidung. Namun, keterangan tertulis tim dokter kepresidenan yang diketuai Mardjo Soebandono menyebutkan, pada pukul 17.00 terjadi kegawatan, kesadaran menurun, pernapasan menurun 90/45 mmHg, sehingga dilakukan upaya tindakan demi kelangsungan hidup Pak Harto.
20.30 - Mantan Wapres Try Sutrisno, Quraish Sihab dan OC Kaligis datang.
20.50 - Ketua tim dokter kepresidenan Mardjo Soebandono menjelaskan kondisi Pak Harto sangat kritis sehingga terpaksa ditidurkan dengan alat bantu nafas ventilator.
22.45 - Setelah sejumlah pejabat pulang, adik angkat Suharto Sudwikatmono ikut pulang dan mengatakan Pak Harto sedang berbaring, sedangkan semua keluarga sudah kumpul dan menangis. Dilaporkan juga, keluarga Pak Harto sedang menggelar doa Yasinan di lantai 5 RSPP.
23.00 - Ketua tim dokter kepresidenan Mardjo Soebandono menegaskan, Pak Harto belum meninggal, sekarang ini kondisi tekanan darahnya 130/70 mmHg dengan alat bantu nafas ventilator dan alat menyedot cairan.
23.00 - Sejumlah tokoh masih berdatangan, di antaranya Wiranto, Solahudin Wahid dan bekas mantu Pak Harto, Prabowo.
23.15 - Dilaporkan, tim pengacara Pak Harto telah mengirimkan surat kepada Presiden SBY yang berisi agar pemerintah mencabut kuasa yang diberikan kepada Jaksa Agung untuk menggugat kasus perdata Yayasan Supersemar.
23.25 - Quraish Shihab usai menjenguk mengatakan, seluruh anggota keluarga Pak Harto sudah mengikhlaskan semuanya kepada Tuhan. Suasana di dalam kamar perawatan terlihat terharu.
23.30 - Presiden SBY menelepon Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk melakukan pendekatan dengan keluarga besar Soeharto guna menyelesaikan kasus out of court settlement.
23.35 - Solahudin Wahid mengatakan melihat Pak Harto sedang tidur sementara peralatan medis masih terpasang, banyak yang mengaji dan banyak orang berkumpul.

Sabtu, 12 Januari 2008
00.00 - Satu per satu dokter kepresidenan pulang. Menurut salah satu dokter Christian A. Johannes, kondisi Pak Harto masih status quo, belum ada perubahan berarti, namun masih bisa dimonitor.
00.30 - Menkes Siti Fadilah Supari mengatakan kepada wartawan mendapat laporan pada pukul 18.00 bahwa Pak Harto sempat berhenti bernafas. Dia kemudian diminta pendapat perlu dipasangi ventilator, namun dijawab tidak usah, karena kasihan. Namun, pendapat Menkes tidak diindahkan keluarga Pak Harto. “Dia (Mbak Tutut) lebih berhak, kita bisa apalagi? Pukul 21.00 saya mendapat kabar bahwa alat tersebut sudah terpasang di Pak Harto.”
00.35 - Jaksa Agung Hendarman Supandji muncul di RSPP. Mengenakan jaket putih, dia tampak turun dari mobil Toyota Camri bernopol B 2035 BS didamping pengawal yang menumpang mobil B 8651 AQ. Dia langsung bergegas masuk rumah sakit.
01.40 - Ketua tim dokter kepresidenan Mardjo Soebandono mengatakan, alat bantu pernafasan masih terpasang, namun kondisi Pak Harto belum melewati masa kritis, tekanan darah 110/60 mmHg, dan pada pukul 01.30 dipasang ventilator infus penyedot cairan. “Memang sempat drop, namun setelah dipasang ventilator kondisinya semakin membaik. Kita berdoa saja, mudah-mudahan bertahan.”
01.50 - Jaksa Agung Hendarman Supandji keluar dari pintu lif rumah sakit, sementara sejumlah orang penting masih tetap menunggu di ruang perawatan Pak Harto. Kepada wartawan, dia mengatakan datang atas petunjuk Presiden SBY yang sedang berada di Malaysia. Usulan yang diajukan telah disampaikan ke putri Soeharto, Mbak Tutut. “Tapi dia belum memutuskan saat ini. Ini kan kasus perdatanya, jadi tuntutan pemerintah bisa dipertemukan di suatu titik,” katanya.
02.40 - Mantan wapres Try Sutrisno pulang, kepada wartawan dia mengatakan mendukung penyelesaian kasus perdata Pak Harto diselesaikan dengan aturan hukum melalui mekanisme di luar hukum.
03.00 - Sejumlah orang penting, termasuk anggota keluarga Pak Harto, satu per satu pulang.
10.00 - Ketua tim dokter kepresidenan Mardjo Soebandono mengatakan keadaan umum Pak Harto membaik, kesadaran sudah mulai menunjukan respon, tekanan darah stabil, pernafasan masih dibantu mesin pernafasan, penimbunan cairan dalam rongga perut juga berkurang.
10.30 - Presiden SBY tiba di Bandara Halim Perdanakusuma. SBY langsung menggelar rapat dengan tim dokter kepresidenan.
13.40 - Presiden SBY rapat kabinet terbatas di Cikeas, tampak hadir Jaksa Agung Hendarman Supandji, Mensesneg Hatta Rajasa, Menkopolkam Widodo AS serta Kapolri Jenderal Sutanto. Usai rapat, SBY mengatakan, “Beri kesempatan tim dokter mengatasi masalah kesehatan Pak Harto. Hentikan debat polemik dan silang pendapat yang kurang tepat untuk sekerang ini.”